Selasa, 23 Oktober 2018
Berita Jambi Paling Update


Banyak Kena OTT KPK, Kepala Daerah Tak Usah Pikirin "Balik Modal"

Jumat, 12 Oktober 2018 - 13:11:25 WIB | Dibaca: 368 pembaca
Ilustrasi.

JAMBIUPDATE.CO - Banyaknya kepala daerah aktif yang terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) menjadi perhatian khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. OTT KPK terhadap Kepala Daerah harusnya menjadi pelajaran atau pecut bagi seluruh Kepala daerah, Khususnya Kepala Daerah yang baru dilantik.

“memang tidak bisa dipungkiri banyak Kepala Daerah yang di OTT KPK terkait dugaan korupsi, mulai dari suap, fee proyek dan seabagainya. ini pelajaran penting dan mahal,” kata Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman di Jakarta, Kamis (11/10).

Dia mengingatkan para Kepala Daerah khusunya yang barus saja dilantik jangan pernah berfikir untuk mencari untung saat menjalankan anamah rakyat alias mencari ‘balik modal’. Pemikiran balik modal itu nantinya mengganggu psikologis yang berdampak pada prilaku negatif hingga mencoba bermain dengan anggaran yang berujung pada tindak pidana korupsi.

“dipilih rakyat, jalankan amanah dengan baik, jangan pernah pikirin modal saat menjadi calon, karena itu nanti berpikir nagaiman caranya balik modal, ini bahaya,” jelasnya.

Namun, Boyamin yang juga pernah menjadi kuasa hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar ini juga merasa bingung, pasalnya semakin banyaknya Kepala Daerah yang terkena OTT KPK tetapi tidak mengurangi dugaan korupsi yang diduga melibatkan Kepala Daerah. “saya juga bingung harusnya banyak yang kena OTT harusnya makin berkurang kepala daerah yang korupsi, tapi ini kok makin banyak,” tutupnya.

WARNING MENDAGRI

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) dimana sejumlah tersangkanya adalah kepala daerah aktif akhirnya ditanggapi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengaku prihatin karena sejumlah OTT yang dikakukan KPK selama ini justru menjerat kepala daerah yang masih aktif. “Ini warning,” tegasnya.

Dia menjelaskan adanya kasus OTT yang dilakukan KPK dan beberapa tersangkanya adalah kepala daerah harus menjadi warning bagi kepala daerah yang lain. Khususnya, bagi kepala daerah yang baru saja dilantik. Dengan demikian maka kepala daerah yang baru dilantik tidak tersandung kasus OTT lagi.

Dia menjelaskan terkait inisiatifnya untuk mengajak para kepala daerah yang dilantik di Jakarta oleh Presiden RI untuk bertemu dengan pimpinan KPK. “Biasanya, setelah dilakukan pelantikan untuk kepala daerah, saya mengajak para kepala daerah tersebut untuj berkunjung ke KPK. Ini sekaligus untuk memberikan pemahaman bagi kepala daerah yang dilantik untuk memahami area-area rawan korupsi,” jelasnya.

Diakuinya, belajar dari sejumlah pengalaman selama ini dimana ada banyak kepala daerah aktif yang terkena OTT oleh KPK. Karena itu maka dengan diajakanya para kepala daerah ke KPK maka diharapkan bisa membawa dampak yang positif.  “Setidaknya mari sama-sama melakukan pencegahan. Fungsi pencegahan diutamakan. Saya ajak bertemu dengan KPK supaya teman-teman gubernur paham area rawan korupsi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, perizinan, pajak dan retribusi mekanisme pembelian barang dan jasa dan lain-lain,” ujarnya.

Tjahjo sendiri mengaku sedih dengan masih banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Terlebih dari tahun ke tahun, kepala daerah yang kena kasus korupsi kecenderungannya meningkat. “Kalau mau dilihat, dari sisi sistem pengawasan dan pencegahan sudah baik. Komisi anti rasuah pun aktif memberikan supervisi. Mestinya, ini jadi perhatian bersama. Khususnya bagi para kepala daerah aktif. Memahami area rawan korupsi sudah terus diberikan. Seluruh kementerian/lembaga juga sudah bekerja sama dengan KPK. Jadi kembali ke manusianya saja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menjelaskan tentang kasus yang menjerat Bupati Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kata Tjahjo, kementeriannya telah mengambil langkah menunjuk wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati. Langkah ini semata untuk menjamin agar roda pemerintahan di Pasuruan tetap berjalan normal. Pertimbangannya memang karena Bupati Pasuruan telah berstatus tersangka dan sudah ditahan KPK. “Untuk Malang, karena yang bersangkutan sedang dalam proses penyelidikan walaupun statusnya tersangka, maka belum kami tunjuk Plt-nya sampai nanti dengan proses penyelidikannya sampai dimana,” tutupnya.

(Gat/FIN)

Sumber: www.fin.co.id

Berikan Komentar via Facebook :

Advertisement





Pencarian Berita:
Pilih Indeks Berita:
/ /