Senin, 11 Desember 2017
Berita Jambi Paling Update


Koordiansi untuk Kemudahan Peserta

Kamis, 12 Oktober 2017 - 21:33:09 WIB | Dibaca: 99 pembaca
Penandatanganan kesepakatan sinergi bersama untuk mempermudah pelayanan yang dilaksanakan di Rumah Kito Jambi.

JAMBIUDATE.CO, JAMBI - BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Jasa Raharja, PT. Taspen, PT. ASABRI, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Ditlantas Polda Jambi melakukan koordinasi dan sinergi prinsip satu pintu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelayanan kesehatan yang mengalami kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalulintas dan penyakit akibat kerja.

Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan kesepakatan bersama ini, tentu masih diperlukannya perbaikan dalam penerapan implementasinya. Hal mendasar yang harus diperhatikan adalah dalam aspek pelayanan koordinasi manfaat tersebut.

Dalam koordinasi ini sebanyak 150 peserta yang terdiri dari jajaran direksi rumah sakit diundang untuk membahas penerapan kesepakatan bersama secara optimal. Karena dalam kurun dua tahun terakhir masih terdapat sebanyak 405 kasus yang disebut "salah sasaran". Kebanyakan kasus itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan namun diklaim ke BPJS Kesehatan.

Dalam rentang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 kasus salah sasaran paling banyak efek toksin/keracunan obat ringan yang bisa diakibatkan oleh keracunan insektisida, makanan, bisa ular/hewan terjadi sebanyak 126 kasus. Penanganan kasus efek toksin/keracunan ini seharusnya ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan karena termasuk kategori kecelakaan kerja, tetapi dalam prakteknya, fasilitas kesehatan mengklaimnya ke BPJS Kesehatan.

"Untuk implementasinya kecelakaan lalulintas sudah sangat baik koordinasinya sama Jasa Raharja, namun untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ini yang masih agak sulit menentukan siapa penjaminannya. Karena di RS itu belum ada PIC dari masing-masing instansi penjaminan," ujar Andi Ashar, Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Wilayah Sumbagteng - Jambi.

Andi juga berharap kedepannya implementasi terhadap peraturan pemerintahan tentang penjaminan Kecelakaan kerja semakin optimal. "Kedepannya kami akan membentuk PIC dari masing-masing instansi untuk ditempatkan di setiap RS, jadi semakin mudah untuk menentukan siapa penjamin pesertanya," tambah Andi.

Apabila koordiansi manfaat dan penjamin sudah sangat jelas, ini akan berdampak pada klaim yang harusnya bisa dijamin oleh Jasa Raharja, oleh Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan, tidak lagi ditagihkan kepada pihak BPJS Kesehatan. (kar)


Berikan Komentar via Facebook :







Pencarian Berita:
Pilih Indeks Berita:
/ /