Rabu, 19 September 2018
Berita Jambi Paling Update


Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Proses Tahapan Penyelanggara Pemilu

Minggu, 18 Maret 2018 - 21:28:53 WIB | Dibaca: 960 pembaca
Safaruddin S.IP

Oleh : Safaruddin S.IP

Tahun 2018 dan 2019 Indonesia memiliki dua agenda politik besar, yang dimulai dengan adanya Pemilu Kepala Dearah (Pilkada) serentak di 171 daerah serta persiapan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Anggota Lembaga Legislatif (Pileg), yang akan diselenggarakan secara serentak pada tahun 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) adalah institusi yang bertanggung jawab pada informasi mengenai hal tersebut. KPU dan Bawaslu dipercaya dan masyarakat puas pada kinerja mereka sehingga seharusnya mereka bisa melakukan pendidikan lebih tentang Pemilu. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepercayaan masyarakat terhadap tahapan penyelenggara pemilu hendaknya dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan menciptakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu. Kepercayaan publik pada proses penyelenggaraan pemilu mesti dijaga betul, apabila masyarakat tidak percaya pemilu dilakukan dengan cara fair, maka masyarakat tidak trust lagi terhadap penyelenggara Pemilu.

Salah satu persoalan mendasar adalah persoalan yang terkait tahapan rekrutmen Penyelenggara Pemilu Ad-hoc di lapangan. Di KPU, Penyelenggara Pemilu Ad-hoc mulai dari tingkat Kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa atau kelurahan serta KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara di Badan Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu Ad-hoc mulai dari Panitia Pengawas (Panwas) di tingkat kota atau kabupaten, kecamatan, hinga pengawas di tingkat desa/Kelurahan dan di TPS.

Proses pembentukan badan ad hoc tersebut dilakukan secara berjenjang dengan hubungan kerja hieraki ini melalui mekanisme perekrutan dan seleksi secara terbuka sebagaimana aturan yang berlaku. Proses rekritmen dan seleksi ini akan mengahasilakan calon penyelenggara PPK dan PPS serta Panwascam dan PPL yang baik, bila seluruh tahapan dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. mewujdukan hal tersebut, selain menjadi tugas dan tanggung jawab KPU dan Bawaslu juga menjadi bagian beban moral peserta dan masyarakat umum agar mendukung proses pelaksanaan tersebut berjalan lancar dan on the track.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut sangat di harapkan kredebilitas penyelengara pemilu serta pengawasan masyarakat untuk mengawasi hasil tahapan tersebut. Karena untuk menuju kepada proses pemilu yang menghasilkan anggota Presiden, DPR, DPRD, Gubernur, Wali Kota hingga Bupati harus ada pengawasan, agar masyarakat dapat mempercayai sebuah pesta demokrasi.

Pada saat ini kepercayaan publik kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu harus sangat di kuatkan dengan menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu bisa bekerja secara profesional. Sesungguhnya kepercayaan publik tumbuh kalau mereka bisa mendapatkan haknya. Untuk mencapai itu, penyelenggara harus lebih profesional. Salah satu contohnya kinerja profesional KPU dan Bawaslu yang dimaksud itu di antaranya adalah tidak berpihak atau independen, terbuka dalam segala tahapan, serta memberikan contoh yang baik dalam proses peradilan. Jika upaya ini di lakukan maka tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu akan integritas kinerja mereka, bisa jadi tolak ukur kepercayaan masyarakat menjelang dilaksanakannya Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.(*)

Penulis adalah salah satu tokoh pemuda di Tanjung Jabung Timur.


Berikan Komentar via Facebook :

Advertisement





Pencarian Berita:
Pilih Indeks Berita:
/ /