Sudah bertahun-tahun pembangunan pasar Angso Duo yang baru tidak terealisasi. Tanah timbunannyapun mungkin sudah tidak padat lagi. Tapi antar pemerintah masih saja berpolemik. Disisi lain pedagang sudah tak sabar mendambakan pasar yang baru dan lebih layak.
Ditengah, impian pedagang dan tekad Pemprov untuk membangun pasar tersebut, justru kini giliran anggota DPRD Kota Jambi mempermasalahkannya. Bahkan anggota DPRD Kota Jambi, Abdus Somad meminta rencana pembangunan yang akan berjalan tersebut distop. Padahal, paling lambat 5 April 2013 mendatang, antara Pemprov-Pemkot akan menjalin kesepakatan di hadapan sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi. Artinya, setelah itu, pasar akan mulai dibangun.
‘’Pemprov tidak bisa memutuskan sepihak terkait tukar guling dengan pihak swasta dalam relokasi pasar Angsoduo, karena aset kota cukup besar di pasar tersebut,’’ ujar angota Komisi B DPRD Kota Jambi Abdus Somad.
Untuk itu, sebutnya, DPRD Kota Jambi akan membentuk pansus relokasi Angsoduo yang menggunakan sistem BOT (Bangun Guna Serah, red) itu. Terutama terkait masalah asal usul tukar guling lokasi.Somad juga menyebut, DPRD Kota Jambi tidak pernah dilibatkan dalam persoalan relokasi pasar terbesar di Provinsi Jambi ini. ‘‘Ini yang kita pertanyakan, dianggap apa dewan ini yang selama ini tidak dilibatkan. Tidak pernah sama sekali. Rp 18 miliar aset kota di pasar ini,’’ tuturnya.
Sementara itu, kesepakatan soal rencana pembangunan pasar Angso Duo ini telah final, yakni menggunakan sistem BOT. Bahkan, direncanakan kesepakatan kerjasama antara Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi akan segera disahkan DPRD Provinsi Jambi.
‘‘Pansus sudah bertekad agar Pasar Angsoduo dibangun selama periode DPRD Provinsi Jambi, minimal sudah ada wujudnya. Akhir 2014, paling tidak target sudah 50 persen,’‘ ujar Fauzi Syam, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Angso Duo.
Untuk mematangkan rencana ini, pihaknya dan pansus sepakat akan duduk bersama DPRD Kota Jambi dan Pemkot Jambi. ‘‘Rencananya besok (hari ini, red) kita duduk bersama di DPRD Provinsi Jambi. Ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memangkan pasal perjanjian,’‘ ujarnya.
Menurutnya, DPRD dijadwalkan akan memberikan persetujuan pada rancangan perjanjian ini pada 4 April mendatang. ‘‘Kalau jadwal tanggal 4 April ini, tapi mungkin mundur sedikit,’‘ sebutnya.
Pihaknya menjamin, dengan sistem BOT ini akan membawa keuntungan bagi pedagang, masyarakat pemerintah dan pihak swasta. ‘‘Di Sukabumi ketika pasar itu direlokasi, omset para pedagang bisa naik hingga 40 persen. Pedagang tidak akan diberatkan,’‘ ujarnya menerangkan hasil studi banding dia dan Pansus ke Sukabumi.
Dikatakannya, di Jambi tidak ada sukses hostory ber-BOT. Namun, sambungnya, dengan keluarnya PP 57 dan Permendagri nomor 22 tahun 2009, maka rencana BOT sudah lengkap acuannya. ‘‘Bahkan seluruh daerah di Indonesia dianjurkan menggunakan sistem BOT ini,’‘ tegasnya.
Fauzi Syam juga berjanji, akan melakukan sosialisasi kepada pedagang ketika tander sudah dilakukan. Ada lima hal yang akan menurutnya akan disosialisasikan. Diantaranya, bentuk bangunan. Ini penting agar semua pedagang mendapatkan tempat yang stategis. Kemudian mekanisme pembayaran uang muka sebesar 30 persen, termasuk cara mencicilnya.
Selanjutnya, mekanisme pembayaran uang sisa termasuk cara mencicilnya. Kemudian, pengaturan pengelolaan oleh pihak ketiga, dimana pihak ketiga dilarang memungut semaunya, melainkan sudah diatur dalam peraturan pemerintah provinsi yang khusus dibuat untuk itu.
‘‘Terakhir kita juga akan lakukan verivikasi ulang pedagang ketika penyerahan Sertifikat Tanda Pemakaian Usaha (STPU) sesuai dengan data pedagang yang ada saat ini, ini dilakukan agar jangan sampai pedagang yang berhak tidak mendapatkan tempat usaha,’‘ jelasnya.
Soal adanya 1000 pedagang yang menolak? Menurut Fauzi Syam, pihaknya sudah melakukan survei pada 1. 258 pedagang di Pasar Angsoduo. Hasilnya, 71 persen bersedia direlokasi dan bersedia membayar retribusi. ‘‘18,5 persen menolak pindah dan sisanya tidak menjawab,’‘ ucapnya.
Diterangkannya juga, beberapa alasan pedagang tersebut tidak mau pindah diantaranya, pedagang merasa tidak ada jaminan mendapatkan tempat ketika direlokasi. ‘‘Ini langsung kita jawab, kita jamin mereka semua mendapat tempat. Inilah yang kita lakukan verifikasi,’‘ ucapnya.
Kedua, sambungnya, pedagang khawatir harga jual HGB bangunan los toko dan kios terlalu tinggi. ‘‘Nah kita kan sudah menjamin, pasar ini harganya lebih rendah dibandingkan pasar di Indonesia dengan sistem BOT. Bahkan, kita berikan subsidi dari keuntungan yang didapat Pemprov dan Pemkot. Itu artinya tidak ada alasan pedagang untuk takut,’‘ tegasnya.
Ketiga, pedagang khawatir pihak ketiga menaikan tarif seenaknya ketika dipindahkan. ‘‘Inipun kita jawab, pihak ketiga tidak bisa menaikan tarif seenaknya. Karena ada Perda yang akan mengaturnya,’‘ tegasnya.
Keempat, pedagang khawatir tidak mendapatkan tempat stategis. Soal ini, Fauzi mengatakan, pihaknya sudah mendisain bangunan sudah memikirkan soal itu. ‘‘Lokasi dan disain bangunan sudah dipikirkan agar semuanya mendapat tempat stategis,’‘ urainya.
‘‘Karena kekhawatiran pedagang ini sudah bisa kita jawab, artinya kita optimis pembangunan ini bisa berjalan lancar,’‘ tegasnya.
Pembangunan ini, jelasnya, juga mendapat dukungan dari Ketua Himpunan Pengusaha Dan Pedagang Pasar Angsoduo (HPPD), Ismail Ibrahim. ‘‘Karena itu kita optimis,’‘ ujarnya.
Selanjutnya, nantinya pedagang Pasar Angsoduo tersebut untuk mendapatkan toko kios atau los yang akan dibangun, cukup membayar HGB, dengan harga yang akan ditetapkan. Pedagang cukup membayar 30 persen uang muka dan 70 persen pembayaran selanjutnya. ‘‘Itupun kita sudah kerjasama dengan bank untuk memudahkan pinjaman pedagang dan memberi bunga rendah,’‘ tegasnya.
Dengan membeli HGB tersebut, pedagang dapat memiliki bangunan itu selama 20 tahun. ‘‘Selama ini mereka hanya mendapat hak pakai 5 tahun, tapi nanti bisa 20 tahun. Sedangkan pembayaran kita berikan waktu 5 tahun. Setelah lunas mereka bisa menyewakan ke yang lain, dengan harga taksiran kenaikan berkali-kali lipat,’‘ urainya.
Sementara Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jambi, Dedi Putra mengatakan, harga jual bangunan seperti los itu ditaksir mencapai Rp 8 juta per meter. Kalikan saja dengan ukuran 2x2. ‘‘Artinya harga jual kios berkisar Rp 32 juta, itu contohnya. Dibayar selama 5 tahun, artinya tidak mahal,’‘ jelasnya.
Pihaknya memastikan sistem BOT ini tetap akan digunakan untuk membangun Pasar Angsoduo. ‘‘Ini bisa kita pastikan tetap menggunakan BOT,’‘ tegasnya.
Ia sangat memahami berbagai kekhawatiran mahasiswa dan pedagang. Seperti tingginya harga dan jaminan bagi pedagang untuk mendapat tempat. Menurutnya, kekhawatiran itu tidak boleh di dramatisir. Sebab, lanjutnya, secara substansi sistem BOT tidak akan merugikan pedagang,justru menguntungkan.
Pansus juga akan menjamin semua pedagang yang sudah terdata akan mendapat tempat. ‘‘Soal harga, saya kira terjangkau kok,’‘ singkatnya.
Pengamat Ekonomi, Dr Pantun Bukit, sendiri menyebutkan, jika APBD Kota sanggup, lebih baik dana APBD digunakan untuk membangun pasar tersebut.
‘’Masalahnya, kota tidak kuat , APBD tidak punya. Dan tanah lokasi pasar Angsoduo ini adalah milik Pemprov. Sedangkan Pemkot hanya memiliki kios-kios tersebut,’’ tukasnya.
Disisi lain, dirinya menyebutkan, sistem BOT ini juga akan membawa keuntungan. Dimana pertama, dikelola pihak ketiga, pasar lebih baik. Kemudian, akan ada pembelajaran, transfer knowledge. "APBD tidak keluar, tidak bisa jadi penyelewenangan, uang negara tidak bisa diselewengkan,’’ tukasnya. (sumber: jambi ekspres)
Ditengah, impian pedagang dan tekad Pemprov untuk membangun pasar tersebut, justru kini giliran anggota DPRD Kota Jambi mempermasalahkannya. Bahkan anggota DPRD Kota Jambi, Abdus Somad meminta rencana pembangunan yang akan berjalan tersebut distop. Padahal, paling lambat 5 April 2013 mendatang, antara Pemprov-Pemkot akan menjalin kesepakatan di hadapan sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi. Artinya, setelah itu, pasar akan mulai dibangun.
‘’Pemprov tidak bisa memutuskan sepihak terkait tukar guling dengan pihak swasta dalam relokasi pasar Angsoduo, karena aset kota cukup besar di pasar tersebut,’’ ujar angota Komisi B DPRD Kota Jambi Abdus Somad.
Untuk itu, sebutnya, DPRD Kota Jambi akan membentuk pansus relokasi Angsoduo yang menggunakan sistem BOT (Bangun Guna Serah, red) itu. Terutama terkait masalah asal usul tukar guling lokasi.Somad juga menyebut, DPRD Kota Jambi tidak pernah dilibatkan dalam persoalan relokasi pasar terbesar di Provinsi Jambi ini. ‘‘Ini yang kita pertanyakan, dianggap apa dewan ini yang selama ini tidak dilibatkan. Tidak pernah sama sekali. Rp 18 miliar aset kota di pasar ini,’’ tuturnya.
Sementara itu, kesepakatan soal rencana pembangunan pasar Angso Duo ini telah final, yakni menggunakan sistem BOT. Bahkan, direncanakan kesepakatan kerjasama antara Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi akan segera disahkan DPRD Provinsi Jambi.
‘‘Pansus sudah bertekad agar Pasar Angsoduo dibangun selama periode DPRD Provinsi Jambi, minimal sudah ada wujudnya. Akhir 2014, paling tidak target sudah 50 persen,’‘ ujar Fauzi Syam, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Angso Duo.
Untuk mematangkan rencana ini, pihaknya dan pansus sepakat akan duduk bersama DPRD Kota Jambi dan Pemkot Jambi. ‘‘Rencananya besok (hari ini, red) kita duduk bersama di DPRD Provinsi Jambi. Ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memangkan pasal perjanjian,’‘ ujarnya.
Menurutnya, DPRD dijadwalkan akan memberikan persetujuan pada rancangan perjanjian ini pada 4 April mendatang. ‘‘Kalau jadwal tanggal 4 April ini, tapi mungkin mundur sedikit,’‘ sebutnya.
Pihaknya menjamin, dengan sistem BOT ini akan membawa keuntungan bagi pedagang, masyarakat pemerintah dan pihak swasta. ‘‘Di Sukabumi ketika pasar itu direlokasi, omset para pedagang bisa naik hingga 40 persen. Pedagang tidak akan diberatkan,’‘ ujarnya menerangkan hasil studi banding dia dan Pansus ke Sukabumi.
Dikatakannya, di Jambi tidak ada sukses hostory ber-BOT. Namun, sambungnya, dengan keluarnya PP 57 dan Permendagri nomor 22 tahun 2009, maka rencana BOT sudah lengkap acuannya. ‘‘Bahkan seluruh daerah di Indonesia dianjurkan menggunakan sistem BOT ini,’‘ tegasnya.
Fauzi Syam juga berjanji, akan melakukan sosialisasi kepada pedagang ketika tander sudah dilakukan. Ada lima hal yang akan menurutnya akan disosialisasikan. Diantaranya, bentuk bangunan. Ini penting agar semua pedagang mendapatkan tempat yang stategis. Kemudian mekanisme pembayaran uang muka sebesar 30 persen, termasuk cara mencicilnya.
Selanjutnya, mekanisme pembayaran uang sisa termasuk cara mencicilnya. Kemudian, pengaturan pengelolaan oleh pihak ketiga, dimana pihak ketiga dilarang memungut semaunya, melainkan sudah diatur dalam peraturan pemerintah provinsi yang khusus dibuat untuk itu.
‘‘Terakhir kita juga akan lakukan verivikasi ulang pedagang ketika penyerahan Sertifikat Tanda Pemakaian Usaha (STPU) sesuai dengan data pedagang yang ada saat ini, ini dilakukan agar jangan sampai pedagang yang berhak tidak mendapatkan tempat usaha,’‘ jelasnya.
Soal adanya 1000 pedagang yang menolak? Menurut Fauzi Syam, pihaknya sudah melakukan survei pada 1. 258 pedagang di Pasar Angsoduo. Hasilnya, 71 persen bersedia direlokasi dan bersedia membayar retribusi. ‘‘18,5 persen menolak pindah dan sisanya tidak menjawab,’‘ ucapnya.
Diterangkannya juga, beberapa alasan pedagang tersebut tidak mau pindah diantaranya, pedagang merasa tidak ada jaminan mendapatkan tempat ketika direlokasi. ‘‘Ini langsung kita jawab, kita jamin mereka semua mendapat tempat. Inilah yang kita lakukan verifikasi,’‘ ucapnya.
Kedua, sambungnya, pedagang khawatir harga jual HGB bangunan los toko dan kios terlalu tinggi. ‘‘Nah kita kan sudah menjamin, pasar ini harganya lebih rendah dibandingkan pasar di Indonesia dengan sistem BOT. Bahkan, kita berikan subsidi dari keuntungan yang didapat Pemprov dan Pemkot. Itu artinya tidak ada alasan pedagang untuk takut,’‘ tegasnya.
Ketiga, pedagang khawatir pihak ketiga menaikan tarif seenaknya ketika dipindahkan. ‘‘Inipun kita jawab, pihak ketiga tidak bisa menaikan tarif seenaknya. Karena ada Perda yang akan mengaturnya,’‘ tegasnya.
Keempat, pedagang khawatir tidak mendapatkan tempat stategis. Soal ini, Fauzi mengatakan, pihaknya sudah mendisain bangunan sudah memikirkan soal itu. ‘‘Lokasi dan disain bangunan sudah dipikirkan agar semuanya mendapat tempat stategis,’‘ urainya.
‘‘Karena kekhawatiran pedagang ini sudah bisa kita jawab, artinya kita optimis pembangunan ini bisa berjalan lancar,’‘ tegasnya.
Pembangunan ini, jelasnya, juga mendapat dukungan dari Ketua Himpunan Pengusaha Dan Pedagang Pasar Angsoduo (HPPD), Ismail Ibrahim. ‘‘Karena itu kita optimis,’‘ ujarnya.
Selanjutnya, nantinya pedagang Pasar Angsoduo tersebut untuk mendapatkan toko kios atau los yang akan dibangun, cukup membayar HGB, dengan harga yang akan ditetapkan. Pedagang cukup membayar 30 persen uang muka dan 70 persen pembayaran selanjutnya. ‘‘Itupun kita sudah kerjasama dengan bank untuk memudahkan pinjaman pedagang dan memberi bunga rendah,’‘ tegasnya.
Dengan membeli HGB tersebut, pedagang dapat memiliki bangunan itu selama 20 tahun. ‘‘Selama ini mereka hanya mendapat hak pakai 5 tahun, tapi nanti bisa 20 tahun. Sedangkan pembayaran kita berikan waktu 5 tahun. Setelah lunas mereka bisa menyewakan ke yang lain, dengan harga taksiran kenaikan berkali-kali lipat,’‘ urainya.
Sementara Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jambi, Dedi Putra mengatakan, harga jual bangunan seperti los itu ditaksir mencapai Rp 8 juta per meter. Kalikan saja dengan ukuran 2x2. ‘‘Artinya harga jual kios berkisar Rp 32 juta, itu contohnya. Dibayar selama 5 tahun, artinya tidak mahal,’‘ jelasnya.
Pihaknya memastikan sistem BOT ini tetap akan digunakan untuk membangun Pasar Angsoduo. ‘‘Ini bisa kita pastikan tetap menggunakan BOT,’‘ tegasnya.
Ia sangat memahami berbagai kekhawatiran mahasiswa dan pedagang. Seperti tingginya harga dan jaminan bagi pedagang untuk mendapat tempat. Menurutnya, kekhawatiran itu tidak boleh di dramatisir. Sebab, lanjutnya, secara substansi sistem BOT tidak akan merugikan pedagang,justru menguntungkan.
Pansus juga akan menjamin semua pedagang yang sudah terdata akan mendapat tempat. ‘‘Soal harga, saya kira terjangkau kok,’‘ singkatnya.
Pengamat Ekonomi, Dr Pantun Bukit, sendiri menyebutkan, jika APBD Kota sanggup, lebih baik dana APBD digunakan untuk membangun pasar tersebut.
‘’Masalahnya, kota tidak kuat , APBD tidak punya. Dan tanah lokasi pasar Angsoduo ini adalah milik Pemprov. Sedangkan Pemkot hanya memiliki kios-kios tersebut,’’ tukasnya.
Disisi lain, dirinya menyebutkan, sistem BOT ini juga akan membawa keuntungan. Dimana pertama, dikelola pihak ketiga, pasar lebih baik. Kemudian, akan ada pembelajaran, transfer knowledge. "APBD tidak keluar, tidak bisa jadi penyelewenangan, uang negara tidak bisa diselewengkan,’’ tukasnya. (sumber: jambi ekspres)
