iklan <div style= TOLAK: Puluhan mahasiswa di Jambi saat berunjukrasa menolak kedatangan Wapres, Budiono. (Foto: Aldi Saputra)
">
TOLAK: Puluhan mahasiswa di Jambi saat berunjukrasa menolak kedatangan Wapres, Budiono. (Foto: Aldi Saputra)
Rencana kedatangan Wakil Presiden RI, Boediono, di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ditolak mentah-mentah oleh puluhan mahasiswa yang mengatas-namakan kelompok Buana Nusantara. Mereka menggelar aksi demonstrasi di jalan Jendral A Yani, Telanaipura, Kota Jambi, Jumat(19/4) pukul 10.00 WIB.
 
Para pendemo berorasi sembari membawa poster berisikan penolakan atas kedatangan Boediono. Antoni Sena, Korlap aksi, menyatakan Budiono adalah pejabat yang perperanan besar dalam kasus Bank Century. 
 
Selain itu, mereka juga menolak kenaikan harga BBM. Sebab, kondisi masyarakat saat ini sudah sangat sulit. Mereka juga menolak rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), karena akan menambah penderitaan rakyat. Rakyat sudah menderita, jangan tambah dibikin menderita lagi. 
 
Aksi demonstrasi akan terus dilakukan sampai Wapres datang. Rencananya, kelompok Buana Nusantara akan mendirikan Posko kepedulian menolak kedatangan Wapres Budiono, di pinggir jalan perempatan lampu merah Telanaipura atau tepat di bawah poster Jambore. Kalau dirusak aparat, maka pihaknya akan melakukan perlawanan. 
 
"Meski ekonomi makro mengalami peningkatan, namun ekonomi mikro masih belum menyentuh urat nadi para kaum miskin di negara ini. Masalah perampasan tanah/konflik agraria, seperti di Kalteng, Mesuji (Lampung), dan Sumsel, pemerintah lebih banyak mendiamkan konflik tersebut," kata Antoni Sena. 
 
Di Kalteng, tukasnya, perusahaaan tambang PT Kalimantan Surya Kencana (KSK) sebagai cabang PT Freeport sudah masuk ke Katingan, Gunung Mas, dan Murung Raya. Ini semakin meresahkan warga. Di Jambi, konflik lahan juga dibiarkan berlarut-larut. 
 
Dengan adanya aksi ini, lanjut Antoni, diharapkan muncul kesadaran masyarakat bahwa PT Freeport juga sudah masuk ke Kalteng. Yang akan terjadi adalah penambangan dan perampasan tanah, sehingga merugikan masyarakat. "Untuk itu, diminta kepada pemerintah agar melihat kondisi masyarakat di Kalteng," jelasnya.(*) 
 
Reporter  : Aldi Saputra.
Redaktur : Joni yanto. 




Berita Terkait



add images