Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan (LP) se-Prov Jambi, Selasa (21/5) pukul 10.00 WIB, mengikuti pembekalan kesamaptaan bertempat di aula kantor Kemenkumham Prov Jambi. Hadir dalam pertemuan ini Direktur Jendral Kemenkumham RI, Mochamad Suep.
Pertemuan ini dalam rangka mengukuhkan kinerja satuan pengawasan internal LP, memberi pembekalan pada peserta pendidikan dan latihan kesamaptaan, serta penyerahan piagam penghargaan kepada personel berprestasi di jajaran Kemenkumham Jambi.
Direktur Kemenkumham RI, Mochamad Suep, menjelaskan ada dua masalah yang dihadapi Kemenkumham saat ini menyanggkut kehidupan tahanan di LP atau rutan. Pertama, meningkatnya perasaan tidak nyaman pada diri penghuni dan mudahnya tersulut konflik yang bermula pada gangguan keamanan.
‘’Dua, timbulnya opini negatif melalui pengaduan atau penyampaian informasi kepada media massa. Hasil evaluasi atas pelaksanaan tugas pengamanan di LP pada 2012 sangat memprihatinkan,’’ ungkap Suep.
Dia mengingatkan para kepala UPT LP yang sudah mampu memberi pelayanan berbasis teknologi informasi, agar semakin meningkatkan layanannya. Hal ini hendaknya diikuti oleh UPT LP lainya.
‘’Era reformasi birokrasi saat ini mewajibkan adanya unit pengawasan. Sebab, organisasi jika tidak diawasi akan merasa prilaku petugasnya sudah benar. Jadi, mereka ini harus ada yang mengingatkan,’’ tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, LP harus memberi pelayanan hak kepada semua warga binaannya. Jika tidak ada unit yang mengawasi, maka bisa terjadi kecendrungan yang negatif. Namun, Suep mengaku bangga pada LP Jambi yang selama 2 tahun ini terlihat banyak kemajuan, diantaranya di sisi kebersihan dan bangunan.(*)
Reporter : Aldi Sputra.
Redaktur : Joni Yanto.
Pertemuan ini dalam rangka mengukuhkan kinerja satuan pengawasan internal LP, memberi pembekalan pada peserta pendidikan dan latihan kesamaptaan, serta penyerahan piagam penghargaan kepada personel berprestasi di jajaran Kemenkumham Jambi.
Direktur Kemenkumham RI, Mochamad Suep, menjelaskan ada dua masalah yang dihadapi Kemenkumham saat ini menyanggkut kehidupan tahanan di LP atau rutan. Pertama, meningkatnya perasaan tidak nyaman pada diri penghuni dan mudahnya tersulut konflik yang bermula pada gangguan keamanan.
‘’Dua, timbulnya opini negatif melalui pengaduan atau penyampaian informasi kepada media massa. Hasil evaluasi atas pelaksanaan tugas pengamanan di LP pada 2012 sangat memprihatinkan,’’ ungkap Suep.
Dia mengingatkan para kepala UPT LP yang sudah mampu memberi pelayanan berbasis teknologi informasi, agar semakin meningkatkan layanannya. Hal ini hendaknya diikuti oleh UPT LP lainya.
‘’Era reformasi birokrasi saat ini mewajibkan adanya unit pengawasan. Sebab, organisasi jika tidak diawasi akan merasa prilaku petugasnya sudah benar. Jadi, mereka ini harus ada yang mengingatkan,’’ tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, LP harus memberi pelayanan hak kepada semua warga binaannya. Jika tidak ada unit yang mengawasi, maka bisa terjadi kecendrungan yang negatif. Namun, Suep mengaku bangga pada LP Jambi yang selama 2 tahun ini terlihat banyak kemajuan, diantaranya di sisi kebersihan dan bangunan.(*)
Reporter : Aldi Sputra.
Redaktur : Joni Yanto.
