MUARA BUNGO, Beberapa orang tokoh masyarakat yang pro pemekaran, Senin (2/12) mendatangi Kantor DPRD Bungo. Mereka mempertanyakan atas sikap Bupati Bungo yang menyurati pemerintah Pusat untuk menunda pemekaran Kabupaten Bungo menjadi Kota Bungo. Kedatangan mereka disambut langsung oleh unsur pimpinan DPRD Bungo, Komisi I DPRD Bungo dan Sekda Bungo Ridwan, Is yang mewakili pihak pemerintah.
Dalam pertemuan yang sempat tertutup tersebut, mereka meminta seluruh anggota DPRD Bungo agar mengawal dan mengawasi proses pemekran yang telah berjalan. Dalam kesempatan itu, totoh masyarakat menyerahkan Foto Copy surat yang dikirim Bupati ke pusat kepada Ketua DPRD Bungo Mahili.
Mereka juga meminta kepada DPRD Bungo untuk memberitahu pemerintah jika Kabupaten Bungo sudah siap di mekarkan. "DPRD Bungo harus mengawasi proses pemekaran ini di DPR RI. Kalau pemekaran gagal berarti DPRD tidak bekerja," ujar perwakilan tokoh masyarakat Khaidir.
Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Bungo Mahilli mengatakan, jika proses pemekaran pada dasarnya sudah menjadi bagian dari tugas pemerintrah pusat. Sedangkan masyarakat Bungo dan pihak pemerintah hanya bisa menunggu proses tersebut ditandatangani oleh Presiden.
Saat ini masyarakat cukup tenang dan jangan sampai timbul konflik, karena akan menghambat proses pemekran nantinya. “Kita tidak mau terjadi konflik diantara masyarakat. Biarkan saja proses berjalan," ujarnya.
--batas--
Soal surat Bupati, Mahili mengaku jika surat pribadi yang dikirimkan ke pusat tak akan mempengaruhi keputusan apapun, pasalnya usulan pemekran dilahirkan dari sebuah paripurna dan jika harus dibatalkan juga harus melalui paripurna.
Saat ini, pihaknya hanya fokus mepersiapkan kebutuhan untuk pemekran nanti. “Sudah hampir final, sudah diujung, tenang saja, kita akan kawal, kita saat ini hanya mempersiapkan kebutuhan untuk pemekran nanti,” tegasnya.
Asisten I Bidang Pemerintah Tobroni mengatakan jika pemerintah bersihkukuh tidak akan menarik surat rekomendasi yang telah dikirmkan Bupati ke Pemerintah Pusat. Kehadiran sejumlah tokoh tersebut, katanya tidak akan mempengaruhi keputusan Bupati yang diyakini sudah Bulat dan yakin dengan penundaan Pemekran tersebut. "Perwakilan masyarakat mana, siapa, apa mereka sudah mewakili masyarakat Bungo, kita tak akan tarik surat tersebut," jelas Tobroni.
Ia menambahkan, alasan serta sikap pemerintah sudah cukup beralasan, sehingga proses pemekran yang sudah diujung tanduk tersebut katanya harus ditunda karena belum siapnya Kabupten Bungo unjtuk dimekarkan. "Banyak pertimbangan," ujarnya.
sumber: jambi ekspres
