JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Sembilan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).
Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi dan dihadiri Ketua DPRD Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD Ar Syahbandar dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar.
Meski semua fraksi DPRD menyetujui Ranperda itu, namun, masih banyak catatan-catatan atau rekomendasi fraksi-fraksi terkait pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun 2017 tersebut.
Fraksi PDIP, yang disampaikan juru bicara, Luhut Silaban, meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk dapat melakukan monitoring atas pelaksanaan program bantuan dana desa dan pemanfaatan alat berat di Kabupaten/Kota.
Sementara Fraksi Golkar dengan juru bicara Poprianto, meminta Plt Gubernur Jambi dan jajarannya memiliki target dan batas waktu yang jelas dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap temuan dan rekomendasi BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Jambi.
Selanjutnya Fraksi Gerindra dengan juru bicara Bustami Yahya, salah satu rekomendasinya yakni minta Pemprov Jambi melakukan identifikasi atau pendataan asset dan menyelesaikan permasalahan asset di lapangan.
Di kesempatan itu, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan telah mengintruksikan seluruh OPD agar saran, masukan dan kritikan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi DPRD tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan yang serius dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ke depan. (*/aba)
