JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Tuntutan honorer K2 kepada pemerintah untuk menambah kouta pengangkatan CPNS bagi mereka seolah menemui jalan buntu. Hal ini terbukti ketika demonstrasi yang dilakukan ribuan guru honorer K2 di depan Istana Merdeka ini tidak ditanggapi oleh pemerintah.
Kondisi ini disayangkan Pimpinan Komisi X DPR RI, melalui Sutan Adil Hendra (SAH), komisi pendidikan ini menyayangkan sikap pemerintah dalam menyikapi tuntutan para pejuang pendidikan tersebut.
"Kita semua tidak mendramatisir sudah tiga hari para honorer K2 ini berdemonstrasi, mereka menginap di pelataran kantor, rumah sakit bahkan di jalan - jalan hanya untuk memperjuangkan status mereka sebagai guru PNS."
Tetapi segala perjuangan guru ini seolah tidak mampu mengusik nurani pemerintah untuk sekedar membuka dialog yang lebih adil bagi mereka, padahal jika saja pemerintah lebih peka, masalah tuntutan guru honorer ini bisa saja dipenuhi dengan berbagai pola kebijakan dan remunerasi yang lebih menjamin kesejahteraan mereka.
Namun Anggota DPR RI dari Provinsi Jambi ini mengatakan pemerintah lebih mengedepankan argumen anggaran yang belum memungkinkan, padahal dalam ilmu perencanaan bisa saja anggaran guru honorer ini dijadikan prioritas, sebagaimana infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah, padahal infrastruktur dan guru honorer tujuannya sama, yaitu mensejahterakan rakyat.
"Andai saja pemerintah memiliki sense pada nasib guru honorer ini, tentu mereka akan menjadikan masalah ini sebagai prioritas, jangan mereka mendahului infrastruktur dan melupakan kesejahteraan guru honorer K2 di tanah air, dimana keberpihakan mereka pada wong cilik," tandasnya. (aiz)
