JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Longsor kembali terjadi pada beberapa titik di ruas jalan nasional Sungai Penuh via Tapan, tepatnya di kawasan Puncak, Selasa (13/11) malam. Longsor mengakibatkan ratusan kendaraan roda empat dan roda enam tidak bisa melintas.
Menanggapi hal ini, H Bakri, anggota DPR RI dari Dapil Jambi mengatakan, pemerintah pusat sebenarnya telah menganggarkan dana untuk penanganan daerah rawan longsor, seperti jalan Sungai Penuh-Tapan.
Bahkan H Bakri menyebutkan, sudah ada pemetaan terhadap titik-titik rawan longsor di lokasi tersebut. Namun sayangnya, penanganan daerah rawan longsor di jalan Sungai Penuh-Tapan terkendala karena sebagian daerah tersebut masuk kawasan hutan lindung.
"Sebenarnya sudah ada anggaran untuk daerah-daerah rawan bencana, khususnya jalur distribusi BBM dan bahan pokok. Namun terkendala hutan lindung," kata H Bakri, Rabu (14/11).
Anggota Komisi V DPR RI itu tidak menapik adanya aturan terkait pemanfaatan hutan lindung. Namun demikian, H Bakri berharap ada sedikit kelonggaran, agar masalah longsor di jalan Sungai Penuh-Tapan yang masih sering terjadi bisa diatasi.
"Terkait hutan lindung ini, aturannya memang sudah jelas. Namun kita berharap ada kelonggaran bagi pemerintah, terkait penanganan daerah rawan bencana ini," pungkasnya. (*/wan)
