JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Bambang Riyanto kembali mengkritisi kebijakan pemerintahan Joko Widodo soal rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2.
Kebijakan PPPK tahap satu ini dinilai hanya menyulitkan pemerintah daerah yang rata-rata kesulitan menyediakan anggaran untuk mereka.
"Pemerintah jangan sewenang-wenang ke daerah. Yang paksa honorer K2 jadi PPPK siapa? Kan Jokowi. Lah terus kenapa daerah dibebankan dengan anggaran gaji lagi," kata Bambang kepada JPNN, Selasa (5/3).
Mestinya, lanjut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini, kalau Jokowi ingin menjadikan seluruh honorer K2 jadi PPPK semua sudah dipersiapkan matang. Mulai dari sistem rekrutmen, kapan kerjanya dan gajinya berapa.
"Saya tanyakan yang lulus PPPK, digaji berapa dan kapan kerjanya. Semuanya ngaku enggak tahu. Kasihan kan kalau honorer K2 ini dipermainkan nasibnya. Enggak mau angkat PNS dan dialihkan PPPK. Giliran banyak yang ikut malah tidak jelas," bebernya.
Dia menyarankan Jokowi untuk berhenti tebar pesona dengan janji-janji palsu dan menyesatkan. Sebab, rakyat sudah pintar menilai mana pemimpin yang asal bunyi (asbun) dan tidak.
"Enggak usah asbun deh. Sejak Januari janji-janji Jokowi kan tidak terealisasi. Mana janjinya mau setarakan gaji aparat desa dengan PNS golongan IIA. PPPK juga katanya setara gaji PNS, PNS golongan berapa? Makin enggak jelas saja rezim ini," tandasnya. (esy/jpnn)
Sumber: www.jpnn.com
