JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan meminta Kemendikbud melakukan evaluasi atas Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019.
"Kita minta pemerintah bisa melakukan evaluasi UNBK tahun ini, khususnya yang terkait dengan peningkatan kemampuan guru serta perbaikan konten kurikulumnya untuk bisa dibenahi," ujar SAH ketika melakukan diskusi evaluasi ujian nasional (29/4) kemarin di Jakarta.
Menurutnya dari pengamatan komisi pendidikan DPR RI banyak yang ditemukan dari evaluasi UNBK tahun ini adalah kelemahan pada konten, pembelajaran, metodologi, tenaga pendidik, kesiapan siswa, sarana dan prasarana, jelas unsur Pimpinan Komisi X dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Salah satu yang menjadi sorotan para siswa dalam pelaksanaan UNBK adalah implementasi soal-soal dengan tingkat kesulitan tinggi atau HOTS (High Order Thinking Skill), yang dikategorikan sulit.
SAH mengatakan bahwa kesulitan dalam soal karena sudah menggunakan standar internasional, sehingga butuh waktu yang panjang untuk mengenalkan HOTS ke seluruh guru dan pelajar di Indonesia.
Jika tidak dikenalkan sejak sekarang, nilai Indonesia untuk meraih standar Program for International Student Assessment (PISA) takkan pernah bertambah, jelasnya.
Pada April 2019 kemarin sebanyak 28 juta pelajar mengikuti proses ujian akhir menggunakan komputer. Dari jumlah itu, baru sekitar 49 persen yang melaksanakannya, sementara 34,6 persen sekolah masih menggunakan ujian berbasis kertas.
Pelaksanaan UNBK diwarnai dengan sejumlah kendala, termasuk kasus server down di situs UNBK yang menyebabkan keterlambatan akses kepada peserta UNBK, sehingga ini menjadi catatan perbaikan ke depannya. (wan)
