JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Pengurus Pusat Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Nur Baitih mengatakan, Badan Kepegawaian Daerah (DKI) Jakarta sudah mengusulkan seluruh honorer K2 dan satpol PP mendapatkan formasi dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap kedua.
Menurut rencana, rekrutmen PPPK tahap kedua akan digelar pada Oktober 2019 mendatang.
"Saya baru saja koordinasi dengan BKD DKI Jakarta. Alhamdulillah Pemprov DKI sudah mengusulkan formasi PPPK dan telah diinput pada sistem e-formasi Kemenpan-RB. Insyaallah akan ada rekrutmen PPPK tahap kedua nanti," kata Nur Baitih kepada JPNN.com, Rabu (6/8).
Saat ini seluruh honorer K2 DKI berharap tenaga teknis diikutsertakan dalam seleksi.
Pasalnya, tenaga teknis juga mengabdi seperti guru honorer dan tenaga kesehatan.
"Saat saya datangi BKD, para pejabatnya minta maaf ke kami yang dari instansi pendidikan dan kesehatan karena di tahap pertama terpaksa menunda rekrutmen PPPK. Sebab, prinsipnya Pemprov DKI maunya semua honorer K2 bisa selesai melalui PPPK, tidak terbatas instansi," terangnya.
Dia menambahkan, Pemprov DKI mengusulkan semuanya, termasuk satpol PP dan pegawai tidak tidak tetap, diangkat menjadi PPPK pada tahap kedua.
Doakan saja semua bisa disetujui menpan-RB dan bisa berjalan sesuai harapan," sambung Nur.
Penanggung jawab PHK2I DKI Jakarta itu mengaku tetap berbaik sangka dengan kinerja BKD.
Dirinya juga meyakini BKD DKI serius menyelesaikan masalah honorer K2.
Oleh karena itu, Nur dan para pengurus lainnya akan membantu semaksimal mungkin untuk memperlancar tugas BKD.
BKD sendiri mengusulkan kurang lebih 11.300 honorer K2 dan satpol PP.
"Kami percaya kinerja DKI pasti bagus. Apalagi harapan BKD seluruh usulannya disetujui menpan-RB karena anggaran DKI juga ada dan siap menggaji 11.300 orang tersebut," ucapnya.
Menurut Nur, honorer K2 tenaga teknis juga harus dimasukkan ke formasi. Sebab, kerja mereka tidak jauh berbeda dengan satpol PP yang juga tergolong teknis
"Yang pasti akan saya kawal sampai semuanya benar-benar selesai. Saat ini hanya PPPK yang jadi solusi jangka pendek terbaik," ujar Nur. (esy/jpnn)
Sumber: www.jpnn.com
