iklan Ilustrasi.
Ilustrasi. (Net)

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Kegiatan fisik di Kota Jambi yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dibatalkan. Dana tersebut ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat.

Suhendri, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jambi mengatakan, untuk kegiatan fisik yang bersumber dari DAK memang tertunda. Namun untuk kegiatan non fisik yang dibiayai DAK di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Jambi masih teteap berjalan.

“Mungkin pemerintah pusat punya rencana strategis dalam kondisi saat ini. Bisa saja anggaran tersebut dikembalikan lagi ke daerah, namun dalam program yang lain,” kata Suhendri.

Sementara untuk kegiatan fisik dari APBD Kota Jambi kata Suhendri, tetap akan berjalan, namun dengan memperhatikan kondisi pekerja dilapangan dengan situasi saat ini.

“Inikan untuk pembangunan masyarakat. Sebaiknya APBD ini harus cepat disalurkan, supaya ada player effect langsung ke masyarakat. Selain pembangunan itu dapat dirasakan langsung masyarakat, ekonomi masyarakat juga berjalan,” imbuhnya.

Suhendri menyebutkan, untuk kegiatan fisik dari APBD Kota Jambi, saat ini prosesnya tengah dilakukan lelang. APBD kota Jambi pada 2020 Rp 1,7 T, dari jumlah tersebut sekitar 55 persen untuk belanja langsung dan 45 persen untuk belanja tidak langsung.

“Kita memang lebih besar belanja langsungnya. Dari jumlah belanja langsung tersebut, 30 persennya untuk belanja pembangunan di PUPR Kota Jambi,” ungkapnya.

“Diharapakan wabah ini secepatnya mereda, dan proses fisiknya bisa berjalan lancar,” katanya.

Sementara Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR Kota Jambi Agustiawan mengatakan, untuk fisik di bidang Binamarga normal tetap berjalan.
“Ada sebgaian pekerjaan sudah kontrak,” katanya.

Pihaknya sebut Agus, juga sudah menyampaikan ke penyedia, bahwa sekarang ada wabah covid-19. “Jadi kita tawarkan ditunda atau tetap kerja. Mereka menyetujui tetap kerja dengan catatan melengkapi k3 dan sarana lain untuk penyegahan dari Covid-19,” imbuhnya.

Kata Agus, semua kegiatan akan tetap berjalan, namun pihaknya tetap meminta penyedia tetap ikuti aturan pemerintah dengan pengaman masing-masing.

“Kita juga banyak kegiatan dengan alat. Mungkin bisa dimaksimalkan dengan alat. Targetnya April ini sudah mulai semua,” pungkasnya. (hfz)


Berita Terkait



add images