JAMBIUPDATE.CO, SAROLANGUN - Ketua DPRD Sarolangun,Tontawi Jauhari, berharap pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat menggelola dana Covid19 bisa tepat guna dan tidak menyalahi aturan. Untuk itu, dirinya sangat mendukung langkah pihak Eksekutif melakukan pendampingan melalui MoU dengan pihak BPKP Provinsi, Kejari dan Polres Sarolangun.
” Kami sangat mendukung langkah Eksekutif lakukan MoU, sebab ini sangat baik sebagai langkah pendampingan agar tidak timbul masalah dikemudia hari,” katanya.
” Kami tadi juga mendengarkan telekom teleconfrence bersama pihak BPKP, banyak petunjuk dan arahan dari mereka, inikan bisa jadi acuan untuk tetap waspada dalam mengelola dana ini,” tambahnya.
Dijelaskannya, dalam sampaian Bupati, serapan anggaran dari dana covid hingga hari ini (16/6), baru mencapai 7 Miliar dari anggaran Rp. 26 Miliar.
” Dana covid-19 ini kita tahu ada sekitar 26 miliar, dan yang sudah dibelanjakan sekarang oleh pak bupati itu sekitar 7 miliar, “katanya lagi.
Tak hanya itu, kata Tontawi, bahwa masih ada lagi anggaran dana sekitar Rp 80 miliar, hanya saja anggaran tersebut diprediksi tidak akan habis dibelanjakan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Sarolangun.
Sebab, anggaran Rp 26 Miliar tersebut hingga saat ini masih banyak yang belum dibelanjakan.
“Sementara ada lagi dana sekitar Rp 80 miliar. Dan pak bupati menyampaikan sekitar 26 miliar pun tidak akan habis untuk saat ini, karena kita akan membahas APBD Perubahan, dan kemudian akan membahas APBD murni tahun 2021,”terangnya.
Untuk tahun 2021, kata Tontawi, bahwa pihaknya selaku legislatif mendukung akan dianggarkan pos cadangan dalam penanganan covid-19. Sebab, wabah virus corona ini belum diketahui kapan akan berakhirnya.
“Kemudian agar cadangan covid-19 di tahun 2021 tetap dianggarkan, karena perkembangan covid-19 ini tidak tahu sampai kapan, yang jelas dana cadangan tetap dianggarkan,” pungkasnya.(hnd)
