iklan Ilustrasi.
Ilustrasi. (Net)

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Isu reshuffle kabinet terus bergulir. Meski pihak Istana melalui Mensesneg Pratikno menyebut isu reshuffle sudah tidak relevan, namun perombakan kabinet diyakini bakal terjadi. Prediksinya usai pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

“Analisisnya, reshuffle kemungkinan akan terjadi setelah pilkada. Karena Presiden Jokowi itu nggak suka ribut-ribut. Apalagi, setelah presiden menyindir menterinya yang work form home (WFH) seperti cuti,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Wiryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

Dia meyakini, Jokowi tidak ingin mengambil keputusan yang bisa berujung polemik. Sebab, hal tersebut akan menghambat kinerja para menteri. Menurutnya, modal awal yang harus dimiliki menteri adalah kesehatan.

Selain itu, juga harus mengerti kemauan Jokowi. Yakni tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. “Menurut saya wajar jika Pak Jokowi menyindir menterinya. Kan presiden yang mengangkat menteri,” tuturnya.

Seperti diketahui, dalam video rapat terbatas yang diunggah pada Rabu (8/7) Presiden Joko Widodo kembali menyindir para menterinya. Kepala Negara lagi-lagi menginstruksikan jajarannya bekerja keras melawan krisis akibat COVID-19. “Jangan sampai tiga bulan yang lalu kita menyampaikan bekerja dari rumah, work form home. Yang saya lihat ini kok kayak cuti malahan,” sindir Jokowi.

Presiden menyesalkan kinerja para menteri yang terkesan biasa-biasa saja. Dia menginginkan pejabat di Kabinet Indonesia Maju mampu bekerja keras da cepat di tengah pandemi.

Terpisah, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) punya peluang masuk kabinet.

Menurutnya, safari politik yang dilakukan AHY ke sejumlah tokoh belakangan ini jelas bermakna politis. “Artinya, hubungan antartokoh politik sudah mencair. Arahnya bisa saja berkaitan reshuffle hingga persiapan Pilpres 2024,” imbuh Direktur Eksekutif Emrus Corner tersebut.

Seandainya AHY masuk ke kabinet, dia menilai sebenarnya bisa menguatkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. “Tentu harus ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kapabilitasnya,” jelas Emrus.

Soal kekuatan oposisi, Emrus menyatakan saat ini media sosial (medsos) menjadi kekuatan oposisi yang luar biasa terhadap jalannya pemerintahan. “Teori yang mengatakan kekuatan oposisi ditentukan kursi di DPR, juga sudah berubah di zaman medsos seperti sekarang ini. Kekuatan masyarakat melalui sosmed tak kalah dahsyat dibandingkan partai politik melakukan check and balance terhadap pemerintahan. Seandainya parpol di oposisi cuma tinggal satu. Misalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tidak masalah. Justru ini menguntungkan oposisi karena dibackup kekuatan medos,” ucapnya.(rh/fin)


Sumber: www.fin.co.id

Berita Terkait



add images