JAMBIUPDATE.CO, SAROLANGUN -Setelah menjalani rapid test,untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun kepada para penyelenggara pemilu mulai tingkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDB), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga ke jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya, ada 4 penyelenggaran yang reaktif.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, Bambang Hermanto mengatakan, pihaknya telah melakukan rapid test kepada penyelenggara pemilu di Kabupaten Sarolangun sebanyak 1.779 dari 1.806 petugas, artinya masih ada sebanyak 8 orang petugas yang belum melakukan rapid test karena ada kendala tertentu seperti akses jalan yang membutuhkan waktu.
"Adapun dari pemeriksaan rapid test yang kita lakukan, ada sebanyak 4 orang petugas yakni PPS yang dinyatakan reaktif rapid test, dan 8 petugas yang belum diperiksa," katanya.
Disampaikannya, bahwa keempat orang petugas pemilu yang reaktif rapid test dilakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari dan kemudian beberapa waktu kedepan akan dilakukan rapid test kembali, jika masih reaktif maka akan dilakukan uji swab covid-19.
"Harus isolasi mandiri, kami kasih waktu satu minggu nanti kami rapid kembali, jika reaktif kembali baru kita akan lakukan pengambilan swab. Dan kami pastikan mereka bisa isolasi mandiri," ujarnya.
Sementara itu, Muhammad Fakhri, Ketua KPU Sarolangun mengatakan, bahwa dalam pelaksanaan rapid test tersebut pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dimana pelaksanaan rapid test dilakukan di 16 puskesmas di Kabupaten Sarolangun serta di kantor sekretariat KPU Sarolangun.
Pelaksanaan rapid test tersebut dilakukan selama tiga hari terhitung pada 08 sampai 10 Juli 2020 yang lalu.
"Ada beberapa petugas memang molor yakni Di daerah damsiambang, petugas kita belum bisa melaksanakan rapid test karena belum bisa keluar dari dusun dam siambang, Insa allah besok pagi akan melakukan rapid test di mandiangin. Terkait dengan hasil kami serahkan langsung kepada bapak kepala dinas kesehatan untuk menjelaskan,"pungkas M. Fakhri.(hnd)
--
Sent from Fast notepad
