JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyodorkan data jumlah daerah yang sudah memasukkan usulan kebutuhan formasi guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Plt Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Katmoko Ari Sambodo mengungkapkan, hingga saat ini baru 436 instansi yang memasukkan usulan formasi. Total formasi PPPK yang diusulkan ke KemenPAN-RB sebanyak 515 ribuan.
Minimnya usulan kebutuhan formasi guru PPPK menimbulkan tanya di kalangan honorer. Dudi Abdullah, pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Garut pesimistis rekrutmen 1 juta guru PPPK bakal digelar tepat waktu di bulan April mendatang. Sebab, antara jumlah yang akan direkrut dan usulan formasi dari daerah tidak seimbang.
“Kemendikbud butuh satu juta guru PPPK. Daerah hanya usulkan formasi 515 ribu, jadinya enggak imbang. Sementara ini sudah mau Februari, bisa-bisa mundur ini rekrutmennya,” kata Dudi kepada JPNN.com, Rabu (27/1).
Di sisi lain, verifikasi validasi (verval) data guru honorer berjalan lambat.
Akibatnya banyak guru honorer berpotensi tidak bisa mendaftar PPPK bila rekrutmen tetap dibuka April 2021.
“Hanya guru honorer yang sudah diverifikasi validasi bisa mendaftar PPPK. Sementara di lapangan ada banyak guru honorer belum diverval,” cetusnya.
Dia juga menyampaikan harapannya agar dalam rekrutmen PPPK, pemerintah memberikan prioritas kepada honorer K2 yang masa pengabdiannya lebih lama. Bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik diberikan tambahan poin.
Selain itu, Dudi meminta pemerintah memberlakukan sistem perankingan dalam penentuan kelulusan sehingga seluruh guru honorer K2 bisa terakomodir.
“Kalau pakai sistem tes pasti ada honorer yang tidak lulus. Karena itu perlu ada afirmasi di samping memberlakukan sistem perankingan. Ini guru honorer usianya tidak muda lagi,” tandas Dudi. (jpnn/fajar)
Sumber: fajar.co.id
