iklan

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 RI Doni Monardo berkunjung ke Provinsi Jambi Kamis  lalu (6/5). Ia langsung mengadakan rapat bersama Pemerintah daerah, Forkopimda dan stakeholder terkait lainnya. Doni bertujuan memonitor perkembangan pandemi Covid-19 serta penerapan PPKM Mikro di Jambi dan penanggulangan bencana daerah.

Doni yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini menekankan walau Provinsi Jambi kasus aktif dan kematian termasuk kecil dan di bawah angka nasional namun dilihat prosentase kasus hari terakhir meningkat. Serta kasus kesembuhan Jambi berada di angka 79,79 persen atau dibawah angka nasional 91,45 persen.

"Kami imbau agar dilakukan evaluasi terutama di kota tertentu, lalu juga menyiapkan rumah sakit rujukan,"  sebutnya.

Doni mengarahkan pemda agar mencari tahu penyebab pasien terpapar dan membuat klaster penyebaran.

Dari data pihaknya ia menyebut ada faktor usia dan juga erlambat dirawat di RS penyebab kematian pasien Covid-19.

"Untuk di Jambi angka kematian rata-rata di atas umur 46 tahun, ini agar diantisipasi agar tak terlambat, perlu dilakukan evaluasi gimana cara penanganan," terangnya.

Ia mengimbau agar masyarakat tak anggap enteng Covid-19 dan jangan lengah. "Kasus bisa meledak kalau tak hati-hati. Lingkungan tak disiplin tinggal tunggu waktu saja, apabila tak disiplin cepat atau lambat akan terkena," imbuhnya.

Ia menyebutkan pemerintah juga melakukan larangan mudik, akan tetapi faktanya masih banyak masyarakat yang melakukan mudik. Tercatat di Indonesia ada 7 persen atau setara 18,9 masyarakat yang masih mudik dari data Kementerian Dalam Negeri.

"Kita semua berusaha semaksimal mungkin menahan diri, agar bersabar tak mudik," sampainya.

Sebagai salah satu solusi, pihaknya memberikan pilihan mudik virtual. Nantinya Kemenkominfo akan memberi bantuan kapasitas internet di daerah, yang akan berkoordinasi dengan Diskominfo daerah.

Selain itu Doni mengingatkan agar Jambi bersiap menghadapi pulangnya 30 pekerja migran pada bulan Mei ini yang habis kontraknya di luar negeri.

"Pemda harus monitor, untuk tahapan awal fasilitas karantina juga sudah disiapkan pemerintah baik di pelabuhan laut dan udara," katanya. (aba)


Berita Terkait



add images