iklan Ustadz Abdul Somad (UAS).
Ustadz Abdul Somad (UAS). (Net)

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA- Salah satu potongan ceramah Ustadz Abdul Somad (UAS) kembali viral di media sosial setelah pemerintah resmi tidak memberangkatkan haji tahun ini.

Dalam ceramah itu, UAS berbicara soal dana haji yang dipakai untuk infrastruktur.

“Duit tak ada, dipakai dana haji. Ummat Islam ribut, umat Islan mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami dipakai bangun jalan, investasi. Ummat islam ngamuk baru berhenti,” kata UAS dalam video itu yang dikutip Selasa (8/6).

UAS bilang, pemerintah sering memancing kemarahan umat islam terkait dana haji. Jika umat Islam ribut, pemerintah tidak melanjutkan menggunakan dana haji. Tetapi jika umat Islam diam, pemerintah juga diam-diam menggunakan dana haji untuk bangun infrastruktur.

“Jika ummat Islam diam, lanjut. Diam lah kalian habislah Masjid ini,” kata UAS.

UAS kemudian mengingatkan kepada pemangku kekuasaan agar hati-hati menjalankan roda kekuasaan. Sebab semua itu akan dimintai pertanggung jawaban.

“Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah. Jabatan kalian hanya 2 periode tapi hisab kalian di akhirat selama-lamanya,” tuturnya.

Sebelumnya, banyak isu beredar bahwa gagalnya keberangkatan haji karena persoalan dana haji yang telah dipakai.

Namun, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu membantah hal itu. Dia bilang bahwa haji tajun 2020 dan 2021 batal karena persoalan COVID-19.

Anggito juga menepis isu pemakaian dana haji untuk infrastruktur.

“Tidak ada alokasi investasi di infrastruktur, tentu banyak yang menginterpretasikan bahwa ini akan menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji,” ucap Anggito sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (7/5).

Bahkan kata Anggito, pertumbuhan investasi dana kelolaan syariah itu lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Ia menyatakan pada 2020 dana haji yang dikelola BPKH justru membukukan surplus lebih dari Rp 5 triliun. Dana kelolaan haji juga tumbuh di atas 15 persen.

“Jadi sekali lagi kita bicara fakta dan data. Ini tertuang dalam Laporan Keuangan 2020 (masih dalam proses audit),” ujarnya. (dal/fin)


Sumber: www.fin.co.id

Berita Terkait



add images