Pendidikan Resolusi Konflik dan Perdamaian

(Analisis Tentang terjadinya berbagai Konflik di Provinsi Jambi)

TANGGAL 2 Oktober lalu, kita dikejutkan terjadinya bentrokan antara massa dengan aparat kepolisian Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, yang menyebabkan 2 orang warga dan satu orang  Brimob meninggal dunia.

Ketika terjadi razia penambangan emas illegal. Sebelumnya juga pernah terjadi bentrokan serupa dan berakhir dengan   pembakaran rumah aparat kepolisian di tanah tumbuh Kabupaten Bungo.

Orang Jambi yang dikenal sangat toleran dan menjaga harmoni, mulai menuai bibit konflik. Pertanyaan nya adalah, kenapa konflik ini terjadi ?  Bagaimana cara menyikapinya?  Untuk menjawab pertanyaan di atas, ada beberapa pendekatan yang bisa menimalisir agar konflik bisa di hindari.

Emory S. Borgadus (2007: 527) menjelaskan bahwa konflik adalah bentuk kompetisi yg mana ada intensifikasi “perhatian dan usaha”. Konflik lebih menonjolkan bentuk interaksi perselisihan dari kekuatan sosial. Menurut Phil S.Sutanto (1989 :122) konflik mempunyai hubungan dengan proses integrasi. Hubungan ini disebabkan karena proses integrasi adalah proses disorganisasi.  
Dalam perspektif yang lebih luas, Horowitz ( 1985 143) ada tiga maalah pokok yang perlu di masalah konflik, Pertama : garis pembatas suku bangsa di masa lalu yang masih potensial bagi munculnya konflik, misalnya agama, budaya, bahasa dan afiliasi politik. kedua: bentuk bentuk konflik baru karena beberapa faktor, misalnya antara mayoritas dan minoritas, konflik karena kebutuhan akan penghargaan (prestige), penghormatan (respecft), hak hak sebagai warga negara ( civil right), kekuasaan politim ( political power), dan terbatasnya akses ke sumber sumber ekonomi ( acces to economic opportunity), ketiga, faktor Primordialisme.

Dari analisis aspek teoritis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pertama, konflik adalah bentuk kompetisi, interaksi perselisihan dari kekuatan sosial. Kedua, konflik adalah proses integrasi sekaligus disorganisasi social. Ketiga, konflik adalah proses mencapai keuntungan dengan melemahkan orang orang yang ikut dalam persaingan. Keempat, konflik bersumber dari agama, budaya, etnik, bahasa dan afiliasi poltik, mayoritas dan minoritas, konflik karena kebutuhan akan penghargaan, penghormatan, hak hak warga negara, kekuatan politik, karena terbatasnya ke sumber sumber ekonomi, yakni kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Potensi Konflik di Provinsi Jambi

Dari berbagai dokumentasi media massa, kita bisa membuka kembali berbagai kasus konflik yang terjadi di provinsi Jambi yang dapat di petakan, menjadi 3 potensi konflik, di antaranya, Pertama : konflik lahan, kedua: konflik dan perebutan akses ke sumber ekonomi, ketiga : potensi konflik agama dan konflik antar etnik.

Konflik dan sengketa lahan

Sejak 20 tahun terakhir, ketika investasi dibidang perkebunan sawit masuk ke Provinsi Jambi, persoalan status kepemilihan lahan menjadi sengketa yang tidak pernah terselesaikan. Pada tahun 1990-an konflik  warga empang benao versus aparat dan pihak PT Kresna Duta Anggroindo di kab. Merangin, konflik dan amuk massa antar warga dengan PT SAL di Pauh Sarolangun, Bentrok petani tungkal Ulu yang melakukan pembakaran areal kantor PT DAS, konflik antara Persatuan Petani Jambi (PPJ) dengan dengan PT WKS, konflik warga Desa Senyerang Kab.Tanjung Jabung Barat dengan PT WKS, Warga Suku anak Dalam dengan PT Asiatik Persada, dan konflik antara warga Pemenang Kab. Merangin dengan PT Jambi Aggro Wiyana (JAW).  

Konflik perebutan akses ke sumber sumber ekonomi dan lapangan kerja.

Bila pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, namun tidak diimbangi dengan tersediannya lapangan kerja, juga akan menimbulkan masalah. Seperti konflik antara warga Sarolangun dengan perusahaan minyak BWP MERUAP di Sarolagun, konflik dan Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat dalam razia PETI di desa mangkadai, kecamatan Limun kabupaten Sarolangun 2 oktober, amuk massa di tanah tumbuh kabupaten Bungo yang membakar rumah aparat kepolisian sebagai tindakan protes atas kasus tambang emas tradisional.

Potensi konflik intern Intern pemeluk Agama.

kemajuan teknologi informasi telah mempercepat masuknya berbagai faham keagamaan, yang bisa menimbulkan salah faham antara pemeluk Islam. Namun bila dilihat gejala gejala makin berkembangnya faham keagamaan yang berbeda, sewaktu waktu akan muncul pertentangan dan konflik terbuka, sebagai mekanisme mempertahankan keyakinan masing masing.
Konflik Pendirian Tempat Ibadah.

Perbedaan pandangan dalam persoalan pendirian tempat ibadah pernah memicu terjadinya konflik. Hal ini pernah terjadi penolakan pendirian gereja di arolangun pada tahun 1981, dan terakhir kasus penolakan berdirinya Gereja HKBP di kelurahan Penyegat Rendah kecamatan Telanai Pura Jambi.  

Potensi Konflik Antar Etnik

Di Provinsi Jambi belum pernah terjadi koflik antar etnik, namun gejala ke arah itu sudah mulai tampak, pamicu utama adalah kesenjangan ekonomi antara Pribumi dengan warga pendatang diikawasan Transmigrasi. Ke empat potensi konflik di atas bila tidak di antisipasi  dengan terencana,  akan menjadi bara api, dan akan membakar emosi warga yang  terlibat di dalam berbagai potensi konflik tersebut.

Jalan Menuju Penyelesaian Konflik
 
Beberapa jalan menuju perdamaian tersebut adalah, pertama, mengefektifkan kembali institusi lembaga adat yang selama ini di ambil alih oleh birokrat yang hanya digunakan seremoni pemberian gelar adat. kedepan, lembaga adat harus dilibat dalam penyelesaiaan sengketa antara pihak pihak terkait.

Kedua, Mengefektifkan kembali kerlibatan tokoh tokoh kampung yang memiliki pengaruh dan menjadi panutan warga. Selama ini upaya penyelesaian konflik yang dimediasi pemerintah di ragukan “sikap netralnya”,. Ketiga, Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Selama ini, warga selalu curiga, keterlibatan aparat cenderung membela pihak yang memiliki modal. Sikap yang tidak netral justru menjadi pemicu terjadinya konflik dan mendorong warga “main hakim sendiri”. Keempat, pemberitaan media massa yang berimbang dan memprovokasi. Media massa harus terlibat mengkampanyekan perdamaian di tengah warga. Kelima, Ada baiknya pendidikan tentang resolusi konflik dan perdamain juga menjadi mata pelajaran muatan lokal yang di ajarkan di SMU dan perguruan Tinggi. Keenam, Sudah seharusnya  institusi pemerintahan kabupaten dan provinsi memiliki pusat studi resolusi konflik dan perdamaian, yang bertugas mengkaji berbagai konflik secara obyektif dan mendalam, sehingga rekomendasi yang diberikan, memberi jalan  menuju perdamaian, sehingga tetap terjaga kehidupan masyarakat negeri Jambi yang aman dan damai.

Penulis adalah dosen Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi dan Wakil Koordinator KOPERTAIS Wilayah 13 Jambi