Enaknya Jadi PNS

Menjadi pegawai Negeri Sipil untuk standar hidup dan status Sosial di Indonesia masih memperoleh ratting tertinggi. Selain jaminan hari tua yang sudah pasti dengan gaji tinggi serta ditambah lagi dengan sistem kerja yang tidak berat, jam kerja longgar dibandingkan pegawai swasta, kesemua alasan itu selalu menenmpatkan porsi yang besar di benak para pencari kerja di lingkungan Pemerintah (baca : PNS).

Tak ayal, ketika kran penerimaan PNS dibuka baik untuk menjadi PNS di Kementerian Pusat dan Daerah selalu saja dibanjiri oleh para pelamar dari berbagi jenjang pendidikan. Terkadang tidak menjadi persoalan apakah kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan sesuai dengan ijazah yang dimiliki atau tidak, yang jelas berita penerimaan PNS senantiasa menjadi Headline.

Sebagai pekerja kantoran di Pemerintahan, dengan keadaan kerja yang nyaman tanpa tekanan, santai tanpa beban pikiran yang berat, pakaian selalu rapi, modis lagi trendi, PNS senantiasa menempatkan posisi yang tinggi di masyarakat menyebabkan orang berlomba-lomba untuk mendapatkan jatah kursi PNS. Namun, sebagai PNS masih juga banyak persoalan dan tanda tanya besar.

Pekerjaan PNS Tidak Jelas

Sumber kompas.com (24/06/2010) menjelaskan jika 65 persen dari 37 juta PNS di Indonesia adalah pegawai administrai yang bekerja sesuai dengan permintaan atau perintah dari atasannya. Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua (24/06/2010) menjelaskan mereka (PNS) kalau tidak ada pesanan pekerjaan tidka melakukan sesuatu, sehingga banyak PNS yang datang ke tempat kerja tanpa mempunyai pekerjaan yang jelas.

Hemat penulis, pernyataan yang dikeluarakan oleh  Abdullah Hehamahua tersebut di atas tidaklah salah. Jika kita berkenan mengambil sampel secara acak di pemerintahan Propinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Kementerian lainnya akan diperoleh gambaran yang nyata, banyak PNS yang datang tidak tepat waktu, tidak memiliki rutinitas kerja yang jelas, dan sibuk dengan aktivitas kerja yang tidak bernilai, membuka Facebook, bermain Games online, bercengkerama di sosial media lainnya, dan bahkan ada yang disibukkan dengan aktivitas tenis meja dan bahkan ada yang mengaku dengan penulis jika dirinya selaku PNS tidak pernah masuk kerja kecuali saat menerima Gaji saja.

Meski ironi. Namun, itulah kenyataan yang ada di lingkungan aparatur pelayanan publik. Jika diperkenankan mereka sesungguhnya masuk dalam kategori pengangguran terselubung. Sebab, melakukan pekerjaan hanya saat ada perintah dari atasa semata, jika tidak ada perintah maka tidak bekerja.

Kalau sudah demikian, siapa yang layak dipersalahkan ? apakah PNS tersebut ? atau atasan yang meliputi kepala SKPD, Kabag dan setingkatnya ? terkadang sulit untuk men-generalisasi keadaan tersebut, karena kondisi itu dipengaruhi oleh pola kerja di Instansi Pemerintahan yang hanya berupaya untuk menyenangkan atasan semata.

Bilamana telah diikhtiarkan posisi PNS selaku pelayan publik, sejatinya pekerjaan PNS mampu memberikan indeks kepuasan terhadap masyarakat sebagai objek layanan. Namun, ternyata masih banyak menimbulkan masalah baru. Sebagai contoh salah satu Kelurahan di Kota Jambi yang tidak beroperasi memberikan layanan publik hampir 2 tahun yang kemudian oleh warga setempat di segel.

Dimana nurani mereka ? Bukankah mereka digaji tinggi, diberi remunerasi, masa tua mereka terjamin, apakah mereka lupa untuk mendpatkan posisi sebagai PNS itu bersaing dengan ribuan orang jika berkompteisi secara jujur jika tidak jalan masuknya sudah pasti suap, nepotisme dan senadanya. Apakah perlu PNS diberikan peraturan Menteri PAN – RB dan pemerintah setempat untuk magang di Perusahaan Swasta ?

PNS Perlu Magang Kerja ?

Perusahaan swasta, sebagaimana kita mafhumi bersama selalu menrapkan cara kerja dengan mobilitas kerja yang tinggi, kerja dibawah tekanan, harus memiliki target kerja yang jelas dan siap diberhentikan suatu waktu apabila penilaian kerja tidak memuaskan manajemen perusahaan. Dengan kondisi yang demikian ini sudah pasti para pegawai/karyawan swasta selalu bekerja ekstra, tidak ada kata santai dan nanti, semua pekerjaan harus selesai hari ini. Demikian barangkali gambaran singkatnya.

Selain itu, untuk masalah memberi pelayanan karyawan swasta pun harus berlaku optimal untuk memperoleh hasil masksimal. Jika tidak, sudah pasti karyawan tersebut memperoleh penilaian buruk dan siap-siap diberhentikan. Disamping itu, keteraturan kerja, disiplin dan tanggungjawab pun menjadi kunci kerja di perusahaan swasta baik nasional maupun lokal. Sangat berbeda dengan keadaan PNS yang senantiasa santai, bermalas-malasan dan dengan posisi pekerjaan yang tidak jelas pula.  

Pada tahun 2010 sahabat saya dari sebuah perusahaan multinasional mengungkapkan jika ingin maju, maka PNS harus menggunakan sistem kerja kontrak dan atau menggunakan sistem penilaian kerja. Jika tidak memuaskan dan tidak memberikan hasil yang baik, bisa diberhentikan, dipecat atau diputus hubungan kerjanya. Sehingga akan timbul semangat kerja untuk melayani masyarakat luas.

Hemat penulis, pernyataan tersebut ada benarnya jika kita melongok pada kasus-kasus pelayanan publik yang sangat lamban, pengurusan KTP yang tidak ditemukan Lurah-nya dan atau staffnya.

Memang tidak semua berperilaku demikian. Namun, data statistik menunjukkan kondisi yang lumrah terhadap hal yang seperti itu. Terlebih lagi dengan hukum adat libur nasional, yang dikenal dengan tanggal kejepit nasional banyak PNS kita yang mangkir kerja. Lebih baik anggaran besar untuk perekrutan PNS yang seperti ini dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan Guru/Dosen, Perawat dan Bidan Desa yang semua aspek pekerjaan mereka sangat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kesemua ini diawali dengan sistem birokrasi kita yang tidak bagus, sistem perekrutan PNS yang cacat hukum karena penuh dengan KKN yang pada akhirnya menjadikan budaya PNS dengan perilaku Korup. Ini semua perlu diperbaiaki dan diluruskan agar layanan publik dapat berjalan dengan baik, kualitas masyarakat meningkat yang pada akhirnya kesejahteraan merata di seluruh lini masyarakat.

Akhirnya, Penulis tetap ingin mengutarakan Enaknya Jadi PNS, gaji tinggi, remunerasi besar, kerja nyaman, hari tua terjamin, status sosial meningkat tajam dan bahkan bisa menjadi jaminan untuk meningkatkan kekayaan, bagaimana tidak SK – pun bisa disekolahkan ke Lembaga Keuangan dan Perbankan untuk memperbanyak Asset berupa aktiva. Reformasi Birokrasi adalah kunci membenahi sistem yang demikian bobrok. Wallahu a’lam

(Suwardi., SE. Sy adalah Wakil Direktur Forum for Studies of Islamic Thought and Civilization. Anggota Pelanta)