DPRD Kota Jambi, Pertanyakan Turunnya Dana Perimbangan

JAMBIUPDATE.COM, JAMBI  - Pembiayaan daerah dari RAPBD 2015 dipertanyakan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi. Turunnya dana perimbangan, pajak bagi hasil dan pendapatan lain yang sah menjadi sorotan utama.

"Kenapa terjadi penurunan dana perimbangan dan dampaknya dan apa solusi menutupi kekurangan itu," kata Saiful Ihsan, juru bicara fraksi PAN dalam paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi terkait RAPBD Kota Jambi 2015, Selasa (2/12).

Sementara Endriyani, juru bicara fraksi Demokrat menyampaikan, terjadi penurunan dana perimbangan menjadi Rp 801, 75 M di 2015. "Penurunan itu harus tahu penyebab dan solusinya bagaimana sehingga tak lagi terjadi. Pendapatan lain yang sah ditargetkan 266, 14 M dari semula 188, 075 miliar. Pendapatan harus naik dua kali lipat," jelasnya.

Sementara Yeni Sinaga, Juru bicara Fraksi PDIP menyampaikan, pendapatan daerah menjadi Rp 1, 36 T atau meningkat sebesar 141, 48 m. Namun demikian, pihaknya tetap meminta agar diambil langah untuk meningkatkan pendapatan ini. Dia juga menyampaikan, dana bagi hasil pajak turun senilai Rp 13, 18 M di APBD 2015. "Apa penyebabnya," tukasnya.

Yang mengejutkan, anggaran belanja tak langsung yang notabenenya untuk membayar gaji pegawai naik 19, 55 persen dari 2014 menjadi 808, 88 M. Dia meminta pemerintah mengambil langkah mengatasi kenaikannya.  "Masih bisakah ditekan?," ujarnya.

Disamping itu, fraksi ini juga menyoroti soal penurunan anggaran untuk Disperindag Kota Jambi senilai Rp 15 Miliar. Yakni dari Rp 20 M menjadi Rp 5 M di 2015 mendatang. "Anggaran Disperindag turun dari Rp 20 M menjadi Rp 5 M. Padahal kota jambi mengedepankan perdagangan dan jasa. Harusnya ada industri kecil yang dibina. Apakah anggaran ini cukup dan apa alasan pengurangannya," jelasnya.

(wsn)