Warga Miskin di Daerah Tertinggal 16,64 Persen

JAMBIUPDATE.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar menilai, perlu dilakukan terobosan untuk mengatasi kemiskinan. Salah satunya dengan menggenjot pembangunan di daerah tertinggal yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Marwan mengungkapkan hal tersebut, mengingat angka kemiskinan di daerah tertinggal yang mencapai 16,64 persen. Persentase tersebut jauh di atas angka kemiskinan nasional yang hanya 10,96 persen (BPS tahun 2014).

Jika dilihat per daerah, Papua menjadi provinsi dengan penduduk miskin terbesar, mencapai 27,8 persen. Kemudian Papua Barat 26,3 persen, NTT 19,6 persen, Maluku 18,4 persen dan Gorontalo 17,4 persen.

Klasifikasi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Standar kemiskinan tertinggi terdapat di DKI Jakarta dan Bangka Belitung, dengan pengeluaran per kapita per bulan Rp 469 ribu dan Rp 459 ribu. Sedangkan yang rendah Papua dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp 358 ribu.  

“Saya optimis dengan menggenjot pembangunan di daerah tertinggal akan berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, kantong-kantong kemiskinan akan banyak berkurang, sehingga target Pemerintah menurunkan angka kemiskinan di daerah tertinggal pada tahun 2019 menjadi sebesar 14 persen bisa tercapai,” ujar Marwan, Senin (8/6).

Menurut Marwan, kemiskinan hadir setelah masyarakat tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji layak. Kondisi terjadi karena faktor pendidikan atau keahlian yang rendah, juga tidak bisa mengembangkan usaha mandiri yang menguntungkan akibat ketiadaan modal awal.

Akibatnya, masyarakat tersebut juga tidak bisa memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anaknya sehingga rawan pula jatuh dalam jeratan kemiskinan berkepanjangan.

“Solusinya, membuka selebar-lebarnya akses keluarga miskin terhadap pekerjaan atau usaha mandiri dengan penghasilan yang layak. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan sarana prasarana dasar di daerah-daerah tertinggal," ujar Marwan.

Misalnya seperti akses air bersih, sanitasi, dan fasilitas pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan sarana konektivitas, untuk mendorong kelancaran kegiatan ekonomi di daerah tertinggal agar cepat berkembang.

Ia menambahkan, banyak potensi ekonomi atau peluang usaha produktif yang bisa diolah dan dikembangkan di daerah tertinggal dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada. Baik itu sumberdaya bahari, pertanian maupun potensi lainnya.

Namun begitu, harus diakui, masalah utamanya dukungan sarana prasarana dan ketersediaan energi listrik, sangat minim. Karena itu pembangunan di daerah tertinggal perlu dilakukan secara massif. Sehingga aktifitas perekonomian daerah tertinggal bergerak cepat sesuai yang diharapkan.

“Untuk bisa mengolah potensi yang ada menjadi usaha kreatif, diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Karena itu kami support dengan program pelatihan, pendampingan, bantuan modal, peralatan dan pemasaran. Kami berharap, makin banyak masyarakat yang bekerja dan berusaha, maka meningkat produktifitasnya, meningkat pula penghasilan dan kesejahteraannya," ujar Marwan.

(gir/jpnn)