Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Harus Dibuka Jalur Penerbangan Langsung Jambi-Balikpapan

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan pemindahan ibu kota baru Indonesia di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah berharap pada akhir tahun 2020, ibu kota baru sudah mulai dilakukan konstruksi. Sehingga paling lambat pada 2024 proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dilakukan.

Selain itu, pengumuman lokasi ibu kota baru yang telah disampaikan Presiden akan segera ditindaklanjuti oleh Bappenas, terutama penentuan lokasi yang tentunya akan melibatkan Gubernur Kaltim, kemudian pemerintah juga menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar dari Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk ibu kota baru tersebut.

Namun demikian, pemindahan ibu kota ini, meski baru selesai dilakukan pada 2024, menuntut Pemerintah Provinsi Jambi mulai berfikir untuk merancang akses yang lancar ke ibukota baru.

Pasalnya ini berkaitan langsung dengan anggaran perjalanan dinas yang bisa saja menjadi “bengkak” karena belum adanya akses bandara langsung (harus transit). Artinya harus mulai bergegas mengingat semua daerah juga mulai melirik optimisme untuk hubungan yang lebih baik dengan pusat demi lancarnya dana yang masuk ke daerah.

Pengamat Ekonomi Universitas Jambi Prof. Dr Hariadi SE, MMS menyampaikan yang perlu difikirkan setelah ibukota baru resmi ditetapkan yakni akses dan lobi ke pusat agar tak ketinggalan lagi. “Tugas pemprov merancang pembukaan jalur langsung ke Kaltim, untuk coastnya bisa yang lebih murah, itu harus dipikirkan dari sekarang,” katanya.

Langkah kedepan dia mengemukakan jika tak dirancang dan lobi dengan serius maka penerbangan langsung bisa saja tak terealisasi. “Karena jangankan itu untuk landasan pacu peningkatan dari 2200 ke 2600 saja sulit kita peningktan, jadi pejabat terkait harus kerja keras dari sekarang bisa saja kan sambil perjalanan dinas sekarang dimulailah pembicaraan untuk akses ke Kaltim, karena nanti jauh lo ibukotanya,” katanya.

Yang perlu ditegaskan juga belajar dari sejarah buruk perjalanan dinas dahulu Hariyadi menyebut pejabat kebanyakan perjlanan dinas sehingga lupa menerapkan ilmunya di daerah. “Jangan lagi selalu perjalan Dinas tapi tak ada hasilnya untuk kemajuan daerah, itu nanti mindset yang perlu ditumbuhkan, harus efektif ,” katanya.

Untuk plus minusnya Hariyadi menyebut tentu ada bagi Jambi. “Saya rasa nanti akan seperti negara lain juga, dimana Jakarta masih jadi bandar niaga sementara Kaltim jadi pusat pemerinthan, dan untuk pengurusan izin bakal lebih sederhana karena bakal banyak yang dilimpahkan ke daerah untuk turunkan biaya perjalan dinas,” tandasnya.(aba)