Gerakan Tolak Capim KPK Bermasalah Makin Meluas, Jokowi Didesak Bersikap Tegas

JAMBIUPDATE.CO, — Dalam sepekan terakhir, gerakan menolak capim KPK yang bermasalah, baik karena diduga melakukan pelanggaran etik, tidak patuh melaporkan LHKPN, maupun punya sejarah kelam, kian luas dan masif.

Bahkan, negarawan-negarawan, pimpinan dan petinggi ormas keagamaan, akademisi, aktivis HAM, organisasi mahasiswa, serta serikat buruh secara lantang menyuarakan itu.

Harapan agar nama-nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga bermasalah dicoret kini dibebankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden dituntut mengambil sikap tegas untuk menjawab tuntutan publik yang meragukan kinerja panitia seleksi (pansel).

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Asfinawati menyatakan, presiden punya kewenangan menolak atau menganulir nama-nama capim yang diduga bermasalah yang dihasilkan pansel. Bahkan, presiden berhak meminta pansel mengulang seleksi bila sepuluh nama yang disodorkan tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan publik.

Menurut Asfin, sapaan Asfinawati, secara aturan, langkah presiden itu diperbolehkan. Ada banyak celah perundang-undangan yang bisa dipakai sebagai landasan. Misalnya Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UU tersebut mengatur persoalan konflik kepentingan. “Pansel sudah cacat dalam membuat keputusan karena ada konflik kepentingan itu,” ujar Asfin kepada Jawa Pos kemarin (31/8).

Dalam UU Administrasi Pemerintahan, konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas serta kualitas keputusan.

Nah, merujuk data dan informasi yang dikumpulkan masyarakat sipil, ada beberapa anggota pansel yang diduga terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) dengan capim-capim tertentu. Dan capim yang dimaksud saat ini masuk 20 besar.

“Jadi, kalau mau menolak (nama-nama capim yang disodorkan pansel, Red), presiden bisa pakai aturan itu,” terangnya.

Presiden juga bisa menggunakan UU KPK sebagai acuan menolak kerja pansel. Menurut Asfin, regulasi tersebut mengatur penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bagi capim KPK. Aturan itu tidak dipatuhi pansel dengan berbagai alasan. “Pansel juga tidak mendengarkan masukan masyarakat,” cetus ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut.

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap menambahkan, gerakan menolak capim bermasalah semakin luas. Menyebar ke berbagai daerah. Itu menunjukkan bahwa asa pemberantasan korupsi masih menyala. “Kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan ini. Karena pemberantasan korupsi butuh dukungan semua pihak,” tuturnya.

Pihaknya pun meminta Jokowi mencoret capim bermasalah dari seleksi. “Kami percaya Bapak Presiden Joko Widodo akan mendengar aspirasi yang telah disuarakan rakyatnya,” kata alumnus Universitas Indonesia itu. (JPC)