Bergaji Besar, Semoga ke Depan Tak Ada Lagi Uang Ketok Palu

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Anggota DPRD se- Provinsi Jambi rata-rata bergai di atas 30 jutaan sebulan. Akademisi UIN STS Jambi Bahren Nurdin mengatakan, harus diingat itu adalah perjuangan untuk mengabdi bukan perjuangan pribadi. “Siapapun yang dilantik, artinya itulah moment awal mengabdikan diri kepada masyarakat,” kata Bahren.

Ada tiga tugas pokok DPRD, yakni legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, kemudian anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), dan selanjutnya pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

“Tiga ini dilakukan secara maksimal. Kedepan tidak ada lagi uang ketok palu dan lain sebagainya. Mereka harus bekerja secara maksimal,” katanya.

“Harus profesional, tidak ada kepentingan pribadi dan kelopok. Harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Haram hukumnya anggota dewan biacara uang ketok palu, fee proyek dan sebagainya,” imbuhnya.

Selanjutnya, kata Bahren, dewan juga harus menjalin kerjasama dengan eksekutif. “Jalin kerjasmanya bukan kongkalikong. Tapi embicarakan pembangunan Jambi ke depan secara bersama. Artinya apa yang dibutuhkan masyarakat, digodok oleh DPR dan dilaksankan pemerintah. Jangan pula nanti bagi-bagi proyek,” sebutnya.

Untuk anggota dewan yang memang baru duduk, kata Bahren, mereka harus meningkatkan kafasitas diri. Artinya harus menambah ilmu pengetahuan, terutama tiga tugas pokok DPR. “Harus tambahkan pengetahuan dibidang masing-masing, karena nanti ada komisi. Harus tau tugas komisi itu apa,” sebutnya.

“Mereka sebagian besar baru, dan dari berbagai latar belakang. Memang harus diberikan oreantasi dulu. Jangan hanya dipikirkan jalan-jalan. Dilantik untuk bekerja, bukan untuk bertamasya,” ungkapnya.

Selain itu kata Bahren, ilmu komunikasi untuk anggota dewan harus ditambah, supaya mengerti cara mengayomi masyarakat.

“Itu hal kecil, tapi penting. Jangan jadi dewan hanya datang duduk, diam, dapat duit. Tapi 5 tahun duduk di dewan tidak pernah berbicara dan menyampaikan aspirasi masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut Bahren menyebutkan, gaji DPR harusnya berdasarkan kinerja. Kalau kinerja tidak bagus, maka gaji tidak perlu besar. Harusnya Badan Kehormatan di dewan harus mengawasi ketidakhadiran.

Karena itu juga merupakan pelanggaran.
“Misalnya sekali tidak rapat, gajinya ditunda 3 bulan. Karena tugas DPR itu ya rapat tersebut. Harus ada hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan mereka. Yang tidak berkontribusi dan tidak memberikan pendapat disanksi. Harusnya seperti itu, tegas” tuturnya.

Jika perlu kata Bahren, buatkan laporan berkala terkait absen wakil rakyat. Buat absen elektronik. “Anggota dewan harus bekerja,” ujarnya.

Kepada masyarakat sebut Bahren, juga harus mengawasi gerak-gerik anggota dewan dengan kemudahan komunikasi saat ini. “Supaya maksimal melakukan pembangun di Jambi, anggota dewan juga harus terbuka,” ujarnya.

Dewan juga harus menyampaikan programnya untuk 5 tahun mendatang. Sehingga setelah berjalan 1 atau 2 tahun, bisa di evaluasi.  “Apakah benar janji itu dilakukan,” pungkasnya. (aba)