Fraksi Sudah Dibentuk, Ketua MPR RI Diputuskan Hari Ini

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) belum memutuskan nama ketua MPR periode 2019-2024. Paripurna sudah memutuskan nama-nama ketua fraksi parpol di MPR. Namun, Ketua MPR akan diputuskan dalam Sidang Paripurna MPR IV pada Kamis (3/10) hari ini. Golkar dan Gerindra sama-sama mengincar kursi tersebut. Lobi-lobi gencar dilakukan untuk menggalang dukungan.

Menurut Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang sudah direvisi, MPR periode 2019-2024 akan dipimpin 10 pimpinan. Untuk mencapai kesepakatan itu, fraksi gencar melakukan Lobi-lobi. Politisi PDIP Trimedya Panjaitan menyebut ada dua partai yang mengincar jabatan Ketua MPR. Yakni Golkar dan Gerindra.

Seperti diketahui, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menunjuk Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai calon Ketua MPR. Sedangkan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menugaskan Ahmad Muzani. “PDIP, terutama Ibu Megawati dekat dengan Pak Prabowo. Juga dekat juga dengan Pak Airlangga dan Pak Bamsoet. Semuanya mungkin. Tergantung menit-menit akhir,” ujar Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10). Dia tak menampik ada lobi-lobi baik dengan Gerindra maupun Golkar. Tapi, yang terpenting harus ada harmonisasi antar partai di MPR.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Ahmad Riza Patria mengatakan sebaiknya kursi Ketua MPR diserahkan ke Gerindra. Menurutnya, hal ini akan menunjukkan keseimbangan politik yang cantik dan menggambarkan keberagaman di Indonesia. “Apabila Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR, maka tampak keseimbangan politik yang cantik. Dengan begitu rekonsiliasi nasional mendapatkan titik awal yang baik,” jelas Riza di Jakarta, Rabu (2/10).

Dia mengatakan ada tiga lembaga perwakilan di tingkat nasional. Yaitu MPR, DPR dan DPD, Ketua DPR otomatis dari PDIP. Sedangkan Ketua DPD dimenangkan La Nyala Mahmud Mattalitti. “Diusungnya Ahmad Muzani untuk menggambarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa semua pihak bisa membina kolaborasi politik tanpa meninggalkan check and balances,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade. Dia mengatakan partainya berkomitmen mengusung Ahmad Muzani sebagai ketua MPR. “Gerindra berkomitmen mengusung Ahmad Muzani sebagai ketua MPR RI melalui musyawarah mufakat,” papar Andre ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu. Gerindra, lanjutnya, tengah melakukan komunikasi politik dengan fraksi lainnya. “Kan kita ingin punya cita-cita yang sama, yaitu menjadikan MPR sebagai lembaga kebangsaan,” tukasnya.

Menurut Andre, sosok Muzani layak terpilih sebagai Ketua MPR RI. Selama selama 7,5 tahun dia menjabat sebagai ketua fraksi DPR RI untuk Gerindra. Selama itupula, tak satupun kader yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. “Ini prestasi. Karena Pak Muzani selalu mengingatkan secara berkala dan rutin bahwa anggota DPR dari Fraksi Gerindra bukanlah politisi. Tetapi pejuang politik yang harus mengabdi pada bangsa dan negara,” ungkap Andre. Dikatakan, Muzani juga dapat menjadi representasi keseimbangan politik di Indonesia. Mengingat posisi pemerintah diduduki Presiden Joko Widodo yang berasal dari PDIP dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI.

Tak hanya Gerindra yang melakukan lobi. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Zainuddin Amali mengatakan partainya juga mengincar posisi Ketua MPR. Fraksi Golkar berkomunikasi lintas fraksi untuk menyodorkan nama Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai calon Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Dia meyakini fraksi-fraksi di MPR akan memilih Bamsoet. Sebab, dia memiliki pengalaman menjadi Ketua DPR RI. “Tentu dinamika di DPR lebih daripada MPR. Ini akan menjadi bahan pertimbangan,” kata Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10). Fraksi lain yang sudah dilobi antara lain NasDem dan PPP.

Amali meyakini komunikasi yang berjalan baik antar-fraksi , dapat memberikan dampak positif. Dia menegaskan tidak ada kesepakatan apapun antara Fraksi Golkar dengan Fraksi Gerindra. Kecuali kesepakatan menjaga NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. “Namanya majelis permusyawaratan, sebisa mungkin bermusyawarah dan mufakat. Kecuali tidak ada jalan, maka harus voting,” ucapnya.

(rh/fin)