Kemendikbud Gandeng 22 Perguruan Tinggi Susun Soal CPNS

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Pemerintah melibatkan 22 perguruan tinggi dalam menyusun soal ujian seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Sebab dalam soal-soal tersebut juga terdapat unsur kewilayahan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi mengatakan pihaknya sebagai panitia seleksi nasional (Panselnas) ditugaskan untuk membuat soal CPNS 2019. Dalam proses pembuatan soal tersebut pihaknya menggandeng 22 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

“Sebagai panitia seleksi nasional yang ditugaskan membuat soal, kami melibatkan 22 PT karena soal tersebut juga mempertimbangkan kewilayahan,” katanya di Jakarta, Rabu (6/11).

Menurutnya, soal yang dibuat akan berisikan tentang wawasan kebangsaan, intelegensi umum dan karakteristik pribadi.

“Terkait rumpun keilmuan soal, perlu dilakukan koordinasi, karena itu kami akan segera mengundang beberapa perguruan tinggi untuk menyepakati rumpun keilmuan,” katanya.

Dijelaskannya, penyelarasan rumpun keilmuan, bertujuan membantu para panitia di berbagai tingkatan agar tidak melakukan interpretasi sesuai pendapat masing-masing terhadap soal tes.

Terkait upaya menangkal pelamar berpaham radikal lolos menjadi ASN, tim penyusun soal juga telah memasukkan uji tersebut dalam tes wawasan kebangsaan.

“Untuk memperkuat menangani radikalisasi, perlu juga nantinya di latihan dasar CPNS,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan materi mengenai radikalisme kemungkinan akan masuk dalam pelatihan dasar CPNS 2019.

“Mungkin diakomodasi dalam pelatihan dasar,” kata Bima.

Dikatakannya, sejatinya soal-soal atau materi terkait radikalisme akan dimasukkan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Namun saat ini soal-soal dalam Tes Wawasan Kebangsaan itu sudah sangat terbatas.

“Soal TWK-nya sudah sangat terbatas jadi mungkin dalam pelatihan dasarnya. Mungkin akan ada tapi sedikit,” katanya.

Mengenai efektifitas materi radikalisme dalam pelatihan dasar itu untuk mencegah masuknya CPNS berpaham radikal, Bima menilai hal itu akan kurang efektif untuk saat ini.

“Kayaknya enggak (efektif). Mungkin di pelatihan dasarnya akan kita cari. Tapi mungkin ke depan (akan lebih efektif), sekarang belum,” katanya.

(gw/fin)