Pedagang Tolak 20 Ribu Ton Beras Dibuang

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Rencana pemusnahan 20 ribu beras Perum Bulog menuai penolakan dari masyarakat. Salah satunya, dari pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Pedagang menilai pemusnahan beras itu sangat mubazir.

“Kenapa dimusnahkan kalau masih bisa dimakan,” ujar Ketua Umum APPSI, Ferry Jualiantono, di Jakarta, Senin (2/12).

Pedagang, kata dia, pedagang siap mengelola beras yang rusak menjadi layak konsumsi, selanjutnya segera didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu.

“Hibahkan saja beras kepada kami, dan kami siap mengolah dan mendistribuskannya. Karena masih banyak rakyat yang membutuhkan ketimbang dimusnahkan,” kata dia.

Pemusnahan 20 ribu ton beras tentu membutuhkan dana anggaran yang tidak sedikit. Karenanya, dengan menghibahkan beras tersebut, maka Bulog akan menekan pengeluaran negara.

Pihaknya juga menyoroti simpanan beras harus diubah dengan menyesuaikan musim panen dan jumlah pasokan beras. Dengan demikian, beras bisa disimpan dalam bentuk gabah yang mana memiliki waktu penyimpanan yang lebih lama dibandingkan dengan beras butir.

“Bulog seharusnya bisa alert (waspada) manakala stok beras di gudang ada yang sampai setahun. Bulog sebaiknya sekarang menyimpan gabah kering giling di gudang yang lebih tahan lama,” tuturnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, ada opsi lain agar 20 ribu beras tidak dimusnahkan, yakni dengan mengolah menjadi tepung.

“Sebenarnya pemerintah bisa menggunakan beras tersebut menjadi bebera panganan dengan campuran beras. Misalkan menjadi tepung,” ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (2/12).

Huda juga menyayangkan Bulog tidak mampu mendistribusikan beras dengan baik, sehingga menjadi menumpuk di gudang. Sebab hal itu sangat mudah bilamana Bulog melakukan perhitungan dengan melakukan impor.

“Seharusnya kelebihan ini bisa diminimalisir jika perencanaan impor dan konsumsi tepat. Ini kan membuktikan perencanaan impor yang kurang tepat,” kata Huda.

Sebelumnya, Perum Bulog berencana 20 ribu ton beras bakal di-dispol karena mengalami penurunan mutu. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 38 tahun 2018 tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah.

Hanya saja, pemusnahan beras itu menyebabkan potensi kerugian mencapai Rp160 triliun. Ini dengan asumsi harga beras Rp8 ribu per kilogram.

Sementara belum ada anggaran ganti rugi tersebut. Pasalnya pihak Kementerian Keuangan tidak memiliki anggaran untuk mengganti rugi. Karena itu, Bulog meminta persoalan beras ni harus dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kemenko Perekonomian. Sebab jika tidak segera dilakukan disposal maka beras tersebut akan semakin memburuk kualitasnya.

“Ini yang jadi masalah. Permentan sudah ada, di kemenkeu belum ada anggaran. Ini kami sudah usulkan ke rakortas untuk dibahas kembali. Kami sudah jalankan sesuai permentan tapi untuk eksekusi disposal anggarannya tidak ada. Kalau kami musnahkan gimana penggantiannya,” ujar Direktur Operasional dan Pelayanan Publik, Bulog, Tri Wahyudi Saleh.

(din/fin)