Soal Vaksin Covid-19, Ini Harapan Politikus PKS terhadap BPOM dan MUI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Perlindungan Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga penentu izin vaksin Covid-19 di tanah air.

Karana itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengingatkan BPOM dan MUI jangan sampai MUI dan BPOM cuma jadi tukang stempel.

 “Jangan sampai jadi tukang stempel karena mengikuti kehendak pihak-pihak yang diuntungkan dengan bisinis vaksin ini,” tegas Mulyanto dalam keterangannya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Mulyanto berharap MUI dan BPOM benar-benar menjadi benteng perlindungan hati-nurani serta tumpuan kepercayaan masyarakat.

Sebab, kata dia, masyarakat ingin vaksin yang direkomendasikan benar-benar terjamin khasiat, keamanan dan kehalalannya.

“Masyarakat akan taat dan turut dengan apa yang akan direkomendasikan MUI dan BPOM,” kata anggota Komisi VII DPR RI itu.

Maka dari itu, lanjut Mulyanto pentingnya independen dan transparansi dari dua lembaga penguju itu terkait kehalalan dan keamanan vaksin Covid-19.

“Sebagai lembaga pelindung rakyat, MUI dan BPOM diminta bekerja secara profesional berdasar kaidah-kaidah fatwa dan ilmiah yang berlaku,” ujarnya.

“Lembaga ini tidak boleh bekerja dalam tekanan pemerintah, apalagi didikte oleh para pedagang vaksin, meski 3 juta dosis vaksin Sinovac buatan China tengah didistribusikan ke berbagai daerah,” ucapnya.

Anak buah Ahmad Syaikhu itu juga minta pemerintah tidak hanya mengandalkan satu merek vaksin saja seperti Vaksin Sinovac ini.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan merek vaksin lain yang terinformasikan efektivitas dan keamanannya,” tutur Mulyanto.

Ia juga mendesak pemerintah mempercepat proses uji klinis dan produksi vaksin Merah Putih yang merupakan vaksin hasil karya peneliti dalam negeri.

Legislator Dapil Banten III ini berharap vaksin karya anak bangsa itu dapat menjadi substitusi atau pengganti vaksin impor.

“Kita memiliki banyak ahli vaksin serta BUMN sektor kesehatan yang andal. Saya yakin bangsa kita mampu memproduksi vaksin domestik hasil riset dan inovasi anak bangsa ini jika pemerintah mendorong dan memfasilitasi secara maksimal. Kenapa tidak?” pungkas Mulyanto. (pojoksatu/fajar)