ASN Nekat Mudik, Siap-Siap TPP Hangus

JAMBIUPDATE.CO, SEMARANG – Mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemkot Semarang, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi kembali memberlakukan work from home (WFH) sebanyak 50 persen. Hendi –sapaan akrabnya—menjelaskan, jika kebijakan ini berlaku mulai 1 Mei mendatang, setiap organisasi perangkat derah (OPD) nantinya akan mengatur sistem WFH dan bekerja di kantor.

“Nanti OPD yang akan mengatur 50 persen WFH dan bekerja dari kantor, kita lihat saat ini mulai kruntelan lagi seperti Covid-19 sudah nggak ada, makanya akan kita kurangi,” katanya.

Menurut dia, cara ini dilakukan untuk mengurangi penularan kasus Covid-19 di lingkungan pemerintahan. Selain itu, kebijakan melarang ASN dan warga Semarang mudik diberlakukan oleh politisi PDI-Perjuangan ini. Khusus bagi ASN yang nekat mudik, sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 100 persen alias tidak mendapatkan TPP.

“Kita sudah buat edaran ASN dilarang mudik apapun alasannya. Kalau saat sidak ada yang mudik ataupun ada warga yang melapor bulan depan TPP akan saya potong 100 persen, jadi biar nggak dapat TPP,” tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Litani Satyawati mengatakan, Pemkot Semarang telah menerbitkan Surat Edaran Nomor B/1637/860/IV/2021 tentang pembatasan berpergian ke luar daerah dan/atau mudik bagi ASN dalam masa pandemi.

“Pemkot sudah mengeluarkan edaran, kami melarang keras teman-teman ASN ini untuk mudik,” tegasnya.

Selain larangan mudik, lanjut Litani, ASN tidak boleh mengajukan cuti selama periode tersebut, kecuali cuti melahirkan dan cuti sakit.

”Untuk cuti hanya boleh cuti sakit atau melahirkan, kepala dinas sudah kita imbau tidak memberikan cuti pada tanggal berhimpitan atau Idul Fitri,” katanya.

Sementara itu, pentingnya gotongroyong dalam menghadapi pandemi Covid-19 diutarakan Hendi saat memberikan materi pada kegiatan pesantren kilat yang diselenggarakan oleh Yayasan At-Tawassuth di Pondok Pesantren Al-Fatah / SMA-SMK Ma’arif NU Ciomas, Kabupaten Bogor, kemarin.

Sebagai bagian dari warga nahdliyin, Hendi menekankan pentingnya persatuan umat dalam melawan wabah virus korona yang melanda Indonesia.

Hendi juga mendorong agar keluarga pesantren memiliki peran strategis dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, salah satunya dengan melakukan sosialiasi secara masif, terkhusus tentang pentingnya protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren dan sekitar.

Hendi lantas memaparkan tentang perlunya menyempurnakan protokol kesehatan dari 5M menjadi 6M, dengan menambahkan munajat atau membaca doa sebagai hal yang juga penting dilakukan di masa pandemi COVID-19 yang belum usai saat ini. Pasalnya, menurut Hendi, persoalan Covid-19 bukan hanya tentang menjaga fisik saja, tetapi juga menjaga pikiran dan hati untuk tetap optimistis.

“Di Semarang, kami menggalakkan gerakan Jarik Masjid (Jumat Resik – Resik Masjid) serta berupaya menegakkan protokol kesehatan, tidak hanya 5M, tetapi 6M, yaitu M yang ke-6 adalah membaca doa atau munajat,” terang Hendi. “Insya’ Allah dengan pertolongan Allah kita semua bisa terus mendapatkan perlindungan di tengah wabah Covid-19 saat ini,” tandasnya.

Andi Jauhari selaku moderator kegiatan mengapresiasi upaya Hendi menginisasi penyempurnaan protokol kesehatan dengan menambahkan ‘membaca doa’ sebagai juga kewajiban dalam menjaga diri di masa pandemi Covid-19.

“Saya sudah mendengar cerita – cerita di banyak daerah tentang berbagai upaya penanganan Covid-19, tapi baru di Semarang saya mendengar bahwa bermunajat atau membaca doa masuk dalam protokol kesehatan, ini tentu dapat menjadi contoh daerah lainnya,” katanya. (den/aro)