China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran di Laut Natuna, DPR: Harta Karun Energi Diganggu

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – DPR RI meminta pemerintah bersikap tegas menanggapi permintaan China agar Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran migas di Laut Natuna.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menegaskan, demi mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, pemerintah jangan lembek menghadapi intervensi negara lain di wilayah kedaulatan negara Indonesia.

“Pemerintah Indonesia tidak boleh diam, harus segera bersikap jelas dan tegas. Karena hal tersebut akan membuat wibawa negara tidak dipandang oleh negara lain.  Juga, agar berbagai upaya penambangan migas di wilayah itu tidak terganggu,” kata Mulyanto, Sabtu (4/12).

Mulyanto menambahkan sebelumnya manuver kapal-kapal China di kawasan tersebut sudah berulang kali terjadi. Kini, mereka minta secara tegas agar Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran migas di wilayah ini.

“Langkah mereka sudah sangat sistematis sekali. Tentu ini harus kita jawab dengan tegas. Karena sudah jelas-jelas mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional kita. Kita paham, bahwa krisis energi yang melanda China memicu turbulensi ekonomi dan memberikan dampak yang signifikan bagi kemunduran pembangunan di negeri itu,” paparnya.

Jadi, wajar saja kalau mereka haus sumber daya energi untuk menjalankan mesin-mesin industrialisasi mereka. Lalu, memaksimalkan upaya dalam setiap kesempatan yang mungkin untuk memperoleh sumber daya energi tersebut.

Namun, tentu saja kepentingan nasional mereka tersebut tidak boleh mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional.

Mulyanto menegaskan, Pemerintah China harus menghormati kedaulatan bangsa lain di kawasan Natuna. Bila tidak bisa mengganggu hubungan bilateral kedua negara dan memicu resources war (perang perebutan SDA) di kawasan.

“Indonesia sendiri untuk mendukung pembangunan nasionalnya punya target produksi minyak 1 juta barel per hari (BPH).  Dan perairan Natuna memberikan kontribusi lifting yang lumayan, sekitar 2 persen,” jelas Mulyanto.

“Karenanya kita tidak boleh diam, bila harta karun energi ini diganggu negara lain bisa-bisa target 1 juta BPH tinggal angan-angan belaka,” terangnya.

Jadi sudah sepantasnya pemerintah bersikap tegas terhadap klaim China tersebut. Apalagi ini sudah sampai menggangu upaya penambangan migas di sana. “Sebagai negara yang berdaulat, kita tidak boleh diam,” lanjut Mulyanto. (khf/fin)