UN Tak Ganggu Pileg 2014

Pelaksanaan Pileg juga menjadi perhitungan bagi Dinas Pendidikan untuk melakukan persipan lebih dini.

“Karena kami tidak ingin, UN tahun ini menambah beban karena bersamaan dengan pemilu. Pemilu 9 April, UN tanggal 14 April, itu beriringan. Kalau naskah belum ada kan bisa kacau lagi. Makanya kami bertekad mempersiapkan dengan baik. daerah jauh diharapkan bisa dikirim lebih dahulu dan dikawal dengan baik dan setiap saat 24 jam bisa dimonitor,” ungkap Mendikbud  M Nuh usai melakukan kunjungan di SMAN 1 Kota Jambi, Senin (10/3).

Soal distribusi, dia menjamin akan berjalan dengan baik. walau percetakan soal dilakukan di daerah manapun. “Yang penting asalkan tanggal 1 April itu sudah masuk semuanya paling tidak di Provinsi. Sehingga ada waktu 2 minggu untuk distribusi paling tidak sampai di satuan pendidikan di pelosok. Bahkan daerah yang jauh bisa diselesaikan lebih dahulu, maka dikawal betul,” ujarnya.

“Misalnya percetakan X, dia punya tugas di wilayah mana saja. Taroklah Kabupaten A, lalu berapa jumlahnya disana, daerah pelosoknya berapa dan langsung dikirim,” tandasnya.

Sementara itu, ditanya soal UKT, dia membantah jika UKT itu memberatkan. Lalu, soal adanya program bidik misi yang dinilai tak tepat sasaran, dia juga membantahnya. “UKT itu yang protes itu siapa, jadi kalau ada anak yang tak mampu jangankan bayar, mereka dibayar malahan melalui bidik misi. Tadi di Jambi saya lihat penerimanya tukang ojek dan tukang jahit, jadi jangan dibawa kemana-mana,” jelasnya.

Dikatakannya, hingga saat ini, penerima bidik misi totalnya mencapai 150. 000 orang. “Itu bukan sekedar tidak membayar, namun mereka dibayari. Jadi kalau ada anak yang tak mampu sampaikan kepada rektornya kalau tak mampu, kalau tak percaya diajak undang datang kerumah. Saya yakin bukan hanya sekedar misalnya tadinya Rp 1 juta terus menjadi Rp 500 ribu. Tapi itu semua dibayarkan,” ungkapnya.

Dia berharap, jika ada mahasiswa yang tak mampu bisa berkomunikasi baik dengan rektornya. “Sekarang bukan musimnya anak-anak tak mampu tak bisa sekolah karena soal ekonomi,” tandasnya.

sumber: jambi ekspres