Wacana pemerintah menaikan BBM bukan hanya saja meresahkan pengusaha-pengusaha besar, namun juga usaha kecil menengah. Jika wacana pemerintah ini benar-benar terjadi, maka ribuan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Jambi bakal bangkrut. Diantaranya, yakni 722 Usaha kecil dan Menengah (UKM) diwilayah Kabupaten Batanghari. Hal tersebut dikatakan Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batanghari.
Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi kabupaten Batanghari, Rizal, melalui kabid koperasi, bambang sutrisno, SE, mengatakan wacana kenaikan BBM ini sangat begitu banyak dampaknya bagi masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, dan bias jadi ratusan UKM yang ada diwilayah Batanghari ini penghasilan nya akan menurun. “dampaknya begitu sangat terasa bagi pengusaha UKM, mereka terancam merugi,” Ujar Bambang.
Dikatakannya, dari data yang telah mereka peroleh terdapat 722 pengusaha UKM yang tersebar di tujuh kecamatan diwilayah Batanghari, dan tinggal satu kecamatan yang belum terdata, karena terkendala dari pihak camat yang belum melapor. “Cuma kecamatan maro sebo ulu yang belum terdata, karena camatnya belum menyerahkan laporan,” Ungkapnya.
Ditambahkannya, untuk itu pemerintah harus memperhatikan 722 pengusaha Usaha Menengah Kecil ini pada saat penerapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi nanti. Pasalnya, kelompok ini rentan terhadap goncangan akibat kenaikan harga BBM.
Diyakininya, beban pengusaha kecil akan semakin berat jika kenaikan harga BBM jadi dilakukan. Sebab, saat ini pengusaha telah menanggung beban akibat kenaikan harga lainnya seperti Tarif Dasar Listrik (TDL) dan permasalahan insentif lainnya. "Sekarang baru isu saja , harga-harga udah naik 15 persen, Dampaknya harus dilihat juga ke UKM yang kena imbas,itu harus kita pikirkan," Ungkapnya.
Ketika ditanya apa saja kebijakan pemerintah dalam hal ini dinas perindangkop dalam mengantisipasi jika terjadinya kenaikan BBM, Bambang mengakui bahwa pihaknya tidak bias berbuat banyak, hanya menunggu kebijakan dari provinsi.
“Kita hanya menunggu kebijakan dari provinsi, seperti tahun kemarin ada bantuan Samisake untuk UKM ditiap-tiap kecamatan, ditiap kecamatan akan diberikan untuk 10 orang, dan masing-masing akan mendapatkan lima juta perorang dengan rincian dua juta diberikan langsung, dan tiga jutanya berbentuk barang,” jelasnya.
Ditambahkannya, pihaknya berharap agar bantuan seperti itu akan diberikan lagi dari provinsi, hal ini bertujuan untuk mengatasi agar para pengusaha UKM tidak begitu merasakan dampak terhadap wacana kenaikan BBM nantinya.
Rencana Pemerintah Pusat yang akan melakukan kenaikan BBM, menurut Sekda Kabupaten Tanjab Timur, tidak akan berpengaruh kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UMK). Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi kemarin (17/05).
“Karena kami telah bekerjsama dengan Bank Jambi yang ada di Muara Sabak,” ujarnya.
Dikatakannya, bantuan yang diberikan Bank Jambi berupa pinajaman kredit lunak bagi pelaku UKM yang berada di Kabupaten Tanjab Timur. Pinjaman ini ditujukan agar pelaku UKM tetap bisa menjalankan usahanya.
“Pinjaman ini pun akan selalu bergulir selama UKM di Tanjab Timur berjalan,” katanya.
Dalam membantu pelaku UKM di Kabupaten Tanjab Timur, lanjutnya, Pemkab akan menurunkan tm khusus untuk mempercepat bantuan UKM di Tanjab Timur. sehingga pelaku UKM bisa langsung menikmati bantuan tersebut.
“Kebijakan Pemerintah Pusat untuk menaikan harga BBM kan sudah dikaji dengan matang. Ini terbukti dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT, red),” jelasnya.
Kenaikan BBM masih menurut Sudirman, hanya akan berdampak kepada pelaku UKM menengah ke atas bukan pelaku UKM mennegah ke bawah.
“Ini juga masih dirumuskan, yang UKM menengah ke bawah juga akan berdampak tapi itu bervariasi dengan tidak membebankan pelaku UKM mennegah ke bawah,” terangnya.
Terpisah, Kepala Bank Jambi cabang Muara Sabak, Yunsak El Halcon mengungkapkan hingga dua bulan terakhir ini jumlah pelaku PMK PKL yang telah dibantu Bank Jambi cabang Muara Sabak sebanyak 29 orang.
“Dengan total bantuan yang kami gulirkan sebesar Rp 286 Juta,” pungkas Yunsak.(yos)
Jumlah UMKM di Kota Sungaipenuh saat ini sebanyak 9.499 UMKM. Dengan naikknya harga BBM dikhawatirkan jumlah UMKM di Kota Sungaipenuh akan menurun.
Data yang diperoleh Jambi Ekspres di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kota Sungaipenuh menyebutkan, 9.499 UMKM itu tersebar di 5 Kecamatan di Kota Sungaipenuh. UMKM terbanyak berada di Kecamatan Sungaipenuh yakni 3.644 UMKM, kemudian disususl Kecamatan Pesisir Bukit sebanyak 2.302 UMKM, lalu Kecamatan Hamparan Rawang 1.604, Kecamatan Tanah Kampung 1.005 dan Kecamatan Kumun Debai 944.
Kepala Dinas Diperindagkop dan UMKM Kota Sungaipenuh H Asrijal mengatakan, pertumbuhan UMKM di Kota Sungaipenuh cukup tinggi. Hal ini dikarenakan Kota Sungaipenuh merupakan Kota perdagangan dan jasa. "Sarana dan prasana pasar berada di Kota Sungaipenuh, kemudian masyarakat mulai beralih dari bertani ke usaha perdagangan," ujarnya.
Selain itu banyaknya pelatihan dan bantuan peralatan dan dana dari Pemerintah Kota (Pemkot) Sungaipenuh membuat UMKM menjamur di Kota Sungaipenuh. "Di Kota Sungaipenuh kebanyakan usaha mikro berupa usaha makanan," ungkapnya.
Dikatakannya dengan naiknya BBM jelas berpengaruh terhadap perkembangan UMKM, karena jika BBM naik, maka harga barang juga akan naik. Dengan naikknya harga barang, maka pedagang makanan akan kena dampaknya. "Kalau harga barang naik, sedang harga produk pedagang tidak naik, maka usahanya bisa gulung tikar dan UMKM akan berkurang," ujarnya.
Dia berharap Pemkot Sungaipenuh membantu pelaku UMKM yang terkena dampak kenaikan BBM dengan memberikn subsidi ke UMKM, seperti menurunkan sewa lapak atau kios tempat berjualan pedagang atau menurunkan retribusi. "Harus ada pemikiran Pemkot Sungaipenuh untuk membantu pelaku UMKM yang terkena dampak kenaikan BBM," pungkasnya. (sumber: jambi ekspres)