PERBEDAAN data kelulusan ujian nasional (unas) SMA sederajat antara versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan pemerintah provinsi (pemprov) harus segera dibereskan. Jika tidak ditangani, cap pelaksanaan unas 2013 amatiran dan tidak kredibel semakin melekat.
Di internal Kemendikbud sendiri, kabar perbedaan data kelulusan siswa ini masih belum direspon secara serius. Padahal data ketidaklulusan yang berebda terjadi di banyak provinsi. Seperti di Jawa Timur dan Sumatera Utara. Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemendikbud Ibnu Hamad masih belum tahu jika ada data ketidaklulusan siswa yang berbeda. "Kita masih pakai data yang disampaikan pak Menteri Kamis lalu (23/5)," kata guru besar ilmu komunikasi Universitas Indonesia (UI) itu.
Ibnu lantas menyampaikan penjelasan singkat dari Staf Ahli Mendikbud Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan Taufik Hanafi. Dalam pesan singkatnya Taufik mengatakan seharusnya tidak boleh ada perbedaan antara data dari Kemendikbud dengan data di pemprov. Sebab data di pemprov itu sumbernya dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar saat dihubungi tadi malam terkesan kaget mendegar ada perbedaan data kelulusan siswa antara yang disampaikan Kemendikbud dengan pemprov. "Data siswa yang tidak lulus itu krusial. Bukan data main-main, taruhannya masa depan masyarakat," ujar mantan pimpinan KPK itu.
Haryono mengatakan dengan kejadian ini, Kemendikbud harus bertanggung jawab. Sebab urusan kredibilitas unas 2013 benar-benar dipertaruhkan jika saja untuk urusan data kelulusan siswa sampai banyak versi.
Dia lantas mengatakan jika dari hasil investigasi unas beberapa waktu lalu, ada banyak rekomendasi yang intinya untuk perbaikan pelaksanaan. Meskipun akhirnya masih satu poin yang disampaikan oleh Mendikbud Mohammad Nuh, yakni pencopotan dari jabatan Kabalitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro.
Haryono mengatakan jika rekomendasi lain dari investigasi itu adalah, Kemendikbud harus berdiskusi atau menjalankan pertemuan dulu bersama dengan beberapa pihak terkait sebelum mengumumkan hasil kelulusan unas. Pihak yang disebut tadi beragam, mulai dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) hingga pemprov.
"Jika dulu ada diskusi dulu antara Kemendikbud, BSNP, dan pemprov, tentu tidak ada perbedaan data seperti ini," kata Haryono. Dia berharap ada segera penuntasan urusan kisruh perbedaan data kelulusan ini. Namun sampai saat ini, Haryono belum ada agenda pembahasan di internal pimpinan Kemendikbud terkait perbedaan data itu.
Sampai saat ini muncul banyak dugaan kenapa data kelulusan berbeda antara versi Kemendikbud dengan pemprov. Pertama adalah Kemendikbud sengaja menekan jumlah angka ketidaklulusan, supaya kisruh unas tidak semakin kentara.
Kedua, data yang disampaikan BSNP (selaku pelaksanan unas) berbeda antara untuk Kemendikbud dan untuk pemprov. Ketiga, jumlah ketidaklulusan di pemprov menggelembung karena banyak penambahan keputusan ketidaklulusan di internal sekolah dengan sejumlah alasan.
Kasus perbedaan data kelulusan ini menambah panjang daftar kelemahan unas 2013 untuk jenjang SMA sederajat. Kelemahan dimulai dari percetakan naskah ujian yang tidak tepat waktu. Kemudian pelaksanaan unas diundur untuk sebelas provinsi. Lalu banyak kasus kekurangan naskah ujian, lembar jawaban komputer, hingga lembar jawaban yang tipis dan mudah rusak jika dihapus. (sumber: jambi ekspres)