Arena Masyarakat Ekonomi (AME) Jambi masih berada di bawah nasional. Hal ini diketahui berdasarkan pemaparan dalam seminar hasil indeks tata kelola pemerintah Provinsi oleh Indonesia Governance Index (IGI), kemarin (29/5).
Diketahui, AME Provinsi Jambi, berdasarkan riset yang dilakukan IGI, indeks tata kelolanya hanya 5, 73 persen. Nilai ini dibawah rata-rata nasional yang mencapai 5, 75 persen. Bahkan, kinerjanya masih terkategori belum cenderung baik.
“Kelemahannya terletak dalam menjalankan kinerja prinsip efektivitas masih cenderung buruk. Dilihat dari indikator masih rendahnya kinerja tingkat peneyrapan lapangan kerja atau jumlah lapangan kerja yang baru saja tercipta,” kata Ramot Nurlela Aritonang, perwakilan Partnership Jakarta IGI.
Namun, secara akumulatif, tata kelola Provinsi Jambi tahun 2012 masuk dalam lima besar di Indonesia, yakni di posisi 4 dari 33 Provinsi di Indonesia. Nilai akumulatif Provinsi Jambi, katanya, adalah 6, 17 persen dengan kategori nilai kinerja cenderung baik. “Sedangkan rata-rata nasional dengan kategori belum cenderung baik atau masih dalam kategori cukup,” jelasnya.
Sementara itu, arena birokrasi mencapai nilai skor akumulatif tertinggi, yakni 6, 94 persen dibandingkan arena lainnya. Bahkan, katanya, arena birokrasi di provinsi jambi telah berhasil menjalankan kinerja prinsip efisiansi denan baik. Selain itu, dalam menjalankan prinsip transparansi, Provinsi Jambi sangat baik.
“Kelemahannya terletak pada tidak tersedianya Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM) di Dispenda Provinsi. Selain itu, tidak aktifnya Unit pelayanan Masyarakat di bidang Kesehatan, Pendidikan dan Pengentasan kemiskinan. Serta juga tidak jelasnya keberadaan dewan kesehatan, dewan pendidikan dan dewan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Di dalam releasenya, dia juga menyampaikan, jika arena pemerintahan provinsi jambi masih lemah. Walau nilainya diatas rata-rata nasional, namun arena ini lemah karena masih buruknya kinerja dalam menjalankan prinsip fairness. Diantaranya, masih rendahnya anggaran APBD untuk kesehatan non belanja pegawai per kapita.
“Selain itu juga untuk penanganan kemiskinan per kapita dan untuk bidang pendidikan dibagi jumlah siswa sampai jenjang pendidikan 9 tahun juga masih lemah,” sebutnya.
Oleh karenanya, pemerintah provinsi jambi harusnya memperkecil rasio belanja hibah atau subsidi dan bantuan soslai terhadap belanja barang atau jasa dan modal. Hal ini dapat meningkatkan indeks dalam arena pemerintahan.
"Sejauh ini pemerintah pusat melalui UKP4 dan kementerian dalam negeri telah merekomendasikan indeks yang kami buat agar dapat digunakan sebagai alat monitoring tata kelola pemerintah provinsi," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) dalam sambutannya menyatakan, penilaian indeks oleh IGI itu memang sudah dilakukan menggunakan data yang objektif dan terukur. Dikatakannya, pada 2008 lalu, Indeks tata kelola Provinsi Jambi hanya di peringkat 22 se Indonesia dengan persentase 4,7.
Dia mengatakan, Indeks tata kelola itu sejalan dengan diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI Perwakilan Jambi. Akan tetapi, dirinya meminta jajarannya untuk tak terlena dengan prestasi yang sudah diraih provinsi Jambi tersebut.
“Dari awal pemerintahan, kita coba tempatkan posisi sebagai birokrat murni dan pamong. Dalam hal keterbukaan, tiap 3 Agustus undang tokoh masyarakat, LSM, mahasiswa. Saya sampaikan program 1 tahun saya dan saya minta dikritik. Nanti akan dilakukan hal yg sama.
Saya tidak sempurna seluruhnya. Termasuk jajaran pemerintah. Skalipun dikata-katai masyarakat, kita tetap berusaha,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, dia mengatakan, jika dirinya menantang Kepala SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk bicara kepada publik. “Kalau tidak mampu ya akan diganti,” ungkapnya.
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sambungnya, pihaknya juga mencoba menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Diantaranya dengan mengundang LSM, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya untuk berdiskusi. “Sengaja kita bagun keterbukaan dengan masyarakat. Ini dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, agar tata kelola pemerintah baik. Kita juga melakukan survey intern atas pelayanan. Kita siap terima kritik atau aksi demo sepanjang sesuai aturan yg berlaku,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Balitbangda Provinsi Jambi, Sayyid Syekh mengatakan survey yang dilakukan ini telah cukup baik. Meski perlu diklasifikasikan antara pulau Jawa dan daerah luar Jawa. Terhadap masih adanya penilaian buruk di beberapa hal, Sayid mengatakan hal itu menjadi kelemahan yang harus dibenahi.
"Yang perlu dibenahi diantaranya adanya sarana penampung pengaduan masyarakat, selama ini yang ada belum optimal. Selain itu juga jangan terlalu besar antara APBD Murni dan Perubahan, APBD perubahan itu yang urgen-urgen saja," katanya.
Menurut Bagus Giripurwo peneliti Partnership di Provinsi Jambi IGI juga memberikan dokumen laporan terkait dengan informasi seputar temuan serta rekomendasi terhadap implementasi yang lebih baik kepada provinsi yang bersangkutan. (sumber: jambi ekspres)