MUARASABAK, Sumur minyak dan gas milik PetroChina hingga kemarin masih tetap disegel. Pihak Pemkab Tanjabtim sepertinya tak bergeming dengan ancaman adanya ledakan dasyat di sekitar sumur. Baru-baru ini Sekda Tanjabtim, Sudirman SH MH mengaku, segel dicabut apabila tuntutan Pemkab dipenuhi.
Seperti diketahui, paling tidak ada tiga tuntutan Pemkab Tanjabtim. Pertama tuntaskan CSR 2012. Kemudian, jatah gas untuk listrik Tanjabtim dan ketiga adalah sumbangan pihak ketiga.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Masyarakat Peduli Tanjung Jabung Timur (Gempita), Edi merasa geram bahwa gerakan unjuk rasa terhadap PetroChina dinilai tidak bertanggung jawab. Alasannya unjuk rasa ini atas nama masyarakat sehingga tidak memiliki kantor maupun sekretariat.
"Kecuali kami bergerak dari OKP atau LSM, baru kami miliki sekretariat," ujarnya kemarin (30/05), ketika dikomfirmasi via ponsel. Sebelum menjalankan aksi unjuk rasa di depan kantor PetroChina Geragai, lanjutnya, GEMPITA sebelumnya telah memeberitahukan bahwa akan dilakukan aksi unjuk rasa ke Mapolres Tanjab Timur.
"Kan Polres bertugas sebagai keamanan. Kami sudah bertahu, kecuali kami ilegal melakukan unjuk rasa," jelasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, hanya karena mencantumkan nomor handphone koordinator lapangan dalam rilis yang dikeluarkan pendemo Senin (27/05) lalu, dalam aksi unjuk rasa yang digelar. Kepala SKK Migas Sumbagsel, Setia Budi menyebut demo yang dilakukan dikantor PetroChina Geragai adalah demo tidak bertanggung jawab.
"Masalah pendemo sudah maklum. Kalau cuma nomor handphone berarti tidak berani bertanggung jawab," ujarnya Selasa (28/05), ketika menggelar pertemuan dengan Pemkab dikantor bupati.
Dia meminta agar kedepan dalam setiap melakukan demo untuk melengkapi dimana alamat atau kediaman, koordinator siapa, dan melakukan demo penyampaiannya bertanggung jawab.
"Demo semacam itu tidak akan kami hiraukan lagi," tegasnya.
Hal senada diungkapkan Staf Ahli SKK Migas Bidang Keamanan, Edi Susilo dia meminta Kapolres untuk menertibkan pendemo yang tuntutannya tidak rasional. Bila baik dalam melakukan demo dipersilahkan untuk melanjutkan demo, sedangkan bila anarkis untuk langsung dibubarkan.
"Karena negara bisa jadi ajang yang tidak benar yang dilakukan pendemo," terangnya.
Dia menambahkan, agar Polres bisa sama-sama membantu Pemda agar dalam setiap aksi demo yang diadakan tidak sampai terjadi pembakaran kantor Pemda begitupun pembakaran kantor Polres dan Polsek.
"Saya punya prinsip dicopot tapi tegas, daripada tidak tegas untuk kepntingan bangsa dan negara. Tidak bisa ada toleransi kalau aset dibakar," bebernya.
Terpisah, Asisten II Setda Tanjab Timur, Arifuddin kala itu membantah bahwa demo yang dilakukan tidak bertanggung jawab. Menurutnya yang awalnya ingin menyegel sumur PetroChina adalah masyarakat bukan Pemkab. Karena pihak PetroChina tidak dapat membantu pengaliran listrik di Desa Rantau Karya. Karena tahun 2014 mendatang Tanjab Timur tidak bisa lagi menambah pasokan listrik.
"Namun penambahan pasokan listrik dibatalkan dan hingga saat ini tidak hidup karena memang tidak dianggarkan PetroChina," pungkas Arifuddin.(sumber: jambi ekspres)