Awasi Proyek Siluman di SKPD, KPK Supervisi ke Pemprov

Adanya indikasi proyek siluman di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Jambi jadi sorotan DPRD. Dan SKPD seperti ini katanya patut dievaluasi. Hal ini disampaikan oleh anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Syahbandar, kepada media ini, Jumat (18/10).

“SKPD nakal harus dievaluasi. Jangan hanya sekedar teguran. Apalagi ini terkait dengan uang, yang merupakan hal yang sensitif. Kalau ada penyelewengan, seperti dalam RKA tak ada, namun kegiatannya dilaksanakan, ya patut dievaluasi,” katanya.

Dia menyarankan agar seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan aturan. “Jangan sampai, lain yang diketok (disetujui, red), malah lain yang dilaksanakan,” sebutnya.

“Makanya, mereka (SKPD, red) harus taat dengan aturan. Lakukan semua dengan aturan. Kita kan di Banggar tak tahu persis apa yang dikerjakan SKPD,” tambahnya.

Yang jelas, katanya, Banggar dan tim TAPD dari pihak eksekutif  telah menyusun anggaran sesuai dengan aturan yang ada.

“Kan ada tim yang mengaudit (BPK, red). Kalau sebenarnya tak ada temuan ya bagus, tapi kalau ada temuan ya harus diperbaiki dan harus dirubah,” jelasnnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Ridham Priskab, membenarkan jika ada tim dari KPK yang datang ke Pemprov untuk mengambil data terkait 3 SKPD. Sayangnya, dia enggan menyebutkan SKPD mana saja yang datanya diambil oleh pihak KPK tersebut. Yang disebutkannya saat dikonfirmasi, hanya data tentang Diknas salah satu SKPD yang diambil datanya.

Namun katanya, yang datang untuk mengambil data itu hanya 2 orang. Menurutnya, pengambilan data untuk sejumlah SKPD itu hanya untuk pengumpulan informasi saja. “Bukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Ini hanya koordinasi supervisi saja,” ungkapnya.

Lagipula, katanya, yang datang untuk mengambil data tersebut bukan bagian penyidikan KPK. “Yang datang itu memang dari KPK, namun dari bidang direktorat gratifikasi. Jadi bukan untuk penyelidikan dan penyidikan. Hanya untuk pemenuhan bahan informasi saja. Mereka hanya untuk pemenuhan data dan untuk klarifikasi,” katanya.

sumber: je