BBM Subsidi Disinyalir Untuk Aktivitas Peti

MERANGIN - Penyebab kelangkaan BBM bersubsidi di Kabupaten Merangin, disinyalir digunakan untuk aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti). Hal ini terungkap dalam Audiensi LSM Getar dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin, dengan Forkopinda Merangin, diruang Pola II Kantor Bupati Merangin, Kamis (04/09).
"BBM subsidi didistribusikan oleh oknum tertentu untuk aktivitas Peti. Itu bisa dilihat dari stok BBM yang terus berkurang, akibatnya disejumlah plosok harga BBM sangat tinggi dan langka," terang Taufik, anggota LSM Getar saat audiensi dengan Pemkab dan pimpinan Forkopinda Merangin, diruang Pola II kantor Bupati Merangin, Kamis (4/9).
Dikatakan Taufik, berdasarkan pantauan pihaknya di SPBU Koto Rayo, Kecamatan Tabir, pukul 09.30 stok BBM sudah habis. Selain didistribusikan untuk aktivitas Peti, cepatnya stok BBM habis di sejumlah SPBU karena ulah pelangsir.
"Kok secepat itu BBM habis, jika tidak digunakan untuk aktifitas Peti untuk apa. Belum lagi ulah pelangsir yang bolak-balik antrian," katanya.
Terkait hal itu, pihaknya mengharapkan pemerintah dan pihak terkait untuk dapat mengatasi hal tersebut,  tanpa harus melakukan tindakan penertiban dilapangan  tapi efektiv.
 Damdim 0420 Sarko berpendapat untuk mengatasi aktivitas Peti dapat dilakukan dengan cara mengunci jalur masuk BBM ke lokasi penambangan ilegal, dengan mendirikan Pos terpadu.
"Sepertinya salah satu solusi untuk mengatasi masalah Peti ini dengan mengunci pintu masuk BBM ke area Peti. Jika BBM tidak masuk ke area Peti, tentunya aktivitas Peti tidak bisa berjalan," ungkap Damdim 0420 S.
"Jika ini dilakukan dengan membuat Posterpadu yang beranggotakan pihak TNI, Kepolisian, Satpol. PP dan dinas terkait. Secara berlahan mereka (pelaku peti) akan keluar dari lokasi, sebab BBM tidak dibolehkan masuk kearea Peti," tambahnya.

Pendirian Pos terpadu juga menjadi opsi bagi Pemkab Merangin dalam upaya pemberantasan Peti. Hal ini dikatakan Bupati Merangin Al Haris, yang selama ini berupaya  mencari solusi pemberantasanPeti, tanpa harus bentrok langsung dengan pelaku Peti.

"Saya sangat setuju terhadap opsi (pembentukan Pos terpadu) tersebut. Artinya kita (Forkopinda) harus sepakat dan berkomitmen untuk sama-sama memantau (penyaluran BBM) titik jalur masuk," ujar Al Haris.

(jun)