Realisasi APBD Rendah, Pejabat Pemprov Jambi Takut Terjerat Kasus Hukum

JAMBIUPDATE.COM, JAMBI – Realisasi APBD Provinsi Jambi hingga akhir Juni 2015 hanya 29,18 persen. Rendahnya realisasi ini juga menyebabkan melembatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang hanya 5,2 persen pada triwulan II 2015.

Informasi yang berkembang di lingkungan Pemprov Jambi, rendahnya realisasi keuangan dan fisik APBD itu terjadi karena para pejabat di lingkungan Pemprov Jambi takut terjerat perkara korupsi dan berakhir di penjara.

Instansi segan melaksanakan rangkaian proses untuk pengadaan barang dan jasa. PPTK dan PPK enggan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Mereka merasa khawatir terjadi kesalahan sehingga harus berurusan dengan penegak hukum.

“Ketakutan semua sekarang ini. Jadi perlu kehati-hatian. Bukan hanya realisasi di Provinsi saja yang lemah, secara nasional juga lemah,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi Fauzi Ansori.

Ini menjadi tantangan begi Pemprov Jambi. Pasalnya Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai berupaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Pemda). Salah satunya, dengan membentuk Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Rencananya, TP4D ini akan memberikan konsultasi hukum dan mengawasi sejumlah daerah dengan serapan terendah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi juga mengaku serapan anggaran hingga Juni baru mencapai 29,18 persen. “Serapan kita rendah. Bahkan belum mencapai 30 persen,” akunya. (fth)