Diperiksa Penyidik, Ini Keterangan Mantan Ketua DPRD Kerinci Soal Kasus Bukit Tengah

JAMBIPDATE.COM, JAMBI – Selasa (8/9) penyidik Kejati Jambi, memeriksa Liberty. Ia dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks perkantoran Kabupaten Kerinci 2010-2014, yang berlokasi di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak.

Usai diperiksa, Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci ini menyebutkan, kompleks perkantoran dengan anggaran senilai Rp53 Miliar itu belum bisa dimanfaatkan. Bahkan ia menyebutkan jika hal ini bukan tanggung DPRD Kerinci.

 “Itu sudah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kerinci, bukan DPRD,” ujar Liberty kepada wartawan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam pemeriksaan di gedung Kejati Jambi, Ia mengaku menerangkan beberapa hal terkait permasalahan itu. Diantaranya masalah surat-surat, lahan serta pembangunan kompleks perkantoran tersebut. Kata dia, tanah itu merupakan hibah dari ninik mamak setempat, ada 23 orang yang menandatangani persetujuan hibah tersebut.

“Jadi tidak ada istilah ganti rugi lahan disitu, kami tidak pernah menganggarkan ganti rugi,” sebutnya.

Dia menyebutkan, untuk lahan tersebut, dari DPRD sudah diberi tanda bintang. Artinya apabila surat-surat sudah lengkap, itu sudah bisa dibangun. Kerana dari ninik mamak, sudah ada pernyataan, apabila terjadi akses dikemudian hari, itu merupakan tanggung jawab penuh ninik mamak.

“tugas untuk melaksanakan itu sudah hak kami. ada 23 yang bertanda tangan, termasuk Camat setempat,” bebernya.

Seperti diketahui, dalam kasus dengan anggaran senilai Rp57 Miliar ini, pihak Kejati Jambi sudah menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Tindakan melawan hukum yang diindikasikan adalah berupa pembangunan kompleks perkantoran dibangun di atas lahan yang belum ada alas hukumnya, alias masih milik masyarakat dan belum dibebaskan.(hfz)