Miris, Banyak PNS di Daerah Ini tak Pasang Bendera Merah Putih

JAMBIUPDATE.CO, SUKAMARA – Perayaan HUT RI ke-71 di Kabupaten Sukamara terlihat kurang semarak. Tak banyak atribut kemerdekaan di pinggir jalan. Gapura pun juga terlihat banyak yang tak dicat motif kemerdekaan.

Atribut kemerdekaan yang minim itu bisa dilihat di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Di kelurahan ini, tidak hanya umbul-umbul yang sangat minim. Pemasangan bendera merah putih yang seharusnya wajib dipasang di depan setiap rumah juga tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Banyak warga setempat yang tidak memasang bendera merah putih di depan rumah mereka. Hal ini sangat berbeda dengan peringatan HUT RI bertahun-tahun sebelumnya.

Dulu, seluruh warga memasang bendera merah putih di depan rumah. Bahkan, atribut kemerdekaan sudah dipasang sejak awal Agustus. Ironisnya, tidak hanya warga biasa yang absen memasang bendera merah putih. W

arga yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) juga banyak yang tidak memasang bendera di depan rumah mereka. Seperti terlihat di Kelurahan Padang, yang mayoritas warganya adalah PNS

“Rata-rata yang tinggal di daerah situ PNS, tapi kok gak ada yang pasang bendera, dan pernah saya coba tahun lalu sehari sebelum tanggal 17 Agustus saya pasang bendera merah putih. Beberapa jam kemudian, banyak warga yang memasang juga. Berarti, masyarakat sekarang ini perlu contoh,” ujar Ari, salah satu warga, Rabu (17/8).

Sementara itu, Linda, salah seorang warga Desa Natai Sedawak yang sengaja tidak memasang bendera merah putih di depan rumah saat peringatan HUT ke-71 RI tahun ini beralasan sibuk.

“Di rumah maupun di toko kami yang di pasar tidak kami pasangi bendera, karena tidak sempat juga,” ujar Linda.

Kepala Inspektorat Sukamara Prihatin Suriansyah merasa sangat prihatin. Menurutnya, rasa nasionalisme masyarakat sudah mulai luntur. Sebab, tidak banyak yang memasang bendera merah putih saat peringatan hari kemerdekaan.

Sementara itu, Bupati Sukamara Ahmad Dirman mengatakan, hal itu perlu menjadi perhatian dan evaluasi pemerintah, khususnya Pemkab Sukamara. (uzi/jos/jpnn)