Rp 7 Miliar untuk 27 SMPN, Sekolah Swasta Harus Ajukan Proposal

JAMBIUPDATE.CO, MALANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Jatim, sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 7 miliar di APBD-P 2017 untuk pembelian komputer.

Kemunginan, sebanyak 27 SMPN se-Kota Malang bakal mendapatkan bantuan puluhan komputer per sekolah pada akhr 2017.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Malang Zubaidah menyatakan, pengajuan anggaran tersebut sudah dihitung berdasarkan kebutuhan sekolah.

”Ada sekolah yang mendapatkan bantuan 20 komputer, ada pula yang dapat 30 unit komputer,” ujar Zubaidah seperti diberitakan Radar Malang (Jawa Pos Group).

Disinggung mengenai spesifikasi komputer, Zubaidah memastikan sama. Mantan kepala dinas sosial (kadinsos) itu menaksir setiap satu set komputer seharga Rp 7,5 juta.

”Jadi, 27 SMPN tersebut akan mendapatkan komputer baru,” kata perempuan yang pernah menjabat kasi ketenagaan Disdik Kota Malang tersebut.

Zubaidah menegaskan, mulanya dia mengajukan anggaran Rp 18 miliar. Itu karena Zubaidah ingin membantu semua sekolah. Tidak hanya SMP negeri, SMP swasta rencanannya juga dikucuri bantuan.

Tapi, saat pembahasan bersama Tim Anggaran (Timgar) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, yang disetujui hanya Rp 7 miliar.

Sisanya, yakni Rp 11 miliar, dipangkas. Dana Rp 11 miliar itulah yang awalnya direncanakan untuk pengadaan komputer di SMP swasta.

Pemangkasan anggaran Rp 11 miliar untuk SMP swasta dilakukan karena dianggap melanggar peraturan.

”Terkendala aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata pejabat eselon II-b di lingkungan Pemkot Malang itu.

Menurut Zubaidah, pengalokasian anggaran untuk sekolah swasta harus melalui pengajuan proposal bantuan hibah.

Misalnya, jika disdik ingin menganggarkan dana penggadaan komputer, maka harus ada proposal dana hibah. Proposal itu ditujukan ke Wali Kota Malang Moch. Anton, kemudian Anton bisa mendisposisikan ke disdik.

Zubaidah menyatakan, hingga kini tidak ada pengajuan proposal hibah untuk SMP swasta. Menurutnya, saat ini SMP swasta masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan proposal hibah, tapi tidak bisa dianggarkan melalui APBD-P 2017.

”Jika ingin mendapat bantuan, kami imbau sekolah swasta untuk mengirim proposal ke wali Kota Malang,” kata Zubaidah. (asa/c1/dan)