beras (Dok. JawaPos.com)
JAMBIUPDATE.CO, Ombudsman Republik Indonesia menduga data yang disampaikan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian soal stok beras berbeda. Hal ini dinilai menjadi penyebab harga beras naik dan terjadi kelangkaan di berbagai daerah.
Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan ada perbedaan data stok beras yang disampaikan Kemendag dan Kementan.
"Data stok beras dari Kementan dan Kemendag harus didukung data akurat agar tidak menimbulkan potensi keliru," katanya, di kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (15/1).
Dia melanjutkan, Kemendag juga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Keputusan impor yang dilakukan Kemendag dinilai kurang tepat.
Dari hasil pemantauan Ombudsman di 31 provinsi pada 10-12 Januari 2018, stok beras memang menurun dan tidak merata. Namun, kondisi ini ada di dalam situasi yang sebentar lagi Indonesia mengalami musim panen raya.
"Selanjutnya ada penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan lain. Pada Peraturan Presiden (Perpers) dan Intruksi Presiden (Inpers), dikatakan bahwa tugas impor dalam upaya menjaga stabilitas harga adalah Bulog," lanjutnya.
Selain itu, Ombudsman juga menemukan adanya indikasi konflik kepentingan. Ahmad menuturkan, Permendag Nomor 1 tahun 2018 dibuat begitu cepat dan tanpa sosialisasi dari berbagai pihak.
"Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan. Apakah impor beras khusus diatur penugasannya? Apakah kelangkaan beras khusus yang menyebabkan naikknya harga beras? Apakah PT PPI sudah berpengalaman? Siapa yang paling diuntungkan bila tujuan dari impor bukan untuk menjaga stok beras?" pungkasnya. (sab/JPC)
Alamat: Jl. Kapten Pattimura No.35, km 08 RT. 34, Kenali Besar, Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi 36129
Telpon: 0741.668844 - 0823 8988 9896
E-Mail: jambiupdatecom@gmail.com