Disubsidi Pemerintah, Ongkos Berangkat Haji Tetap Naik Rp 900 Ribu

JAMBIUPDATE.CO, - Bagi jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci nanti tetap menanggung biaya cukup tinggi. Ada kenaikan biaya tanggungan pribadi sebesar Rp 900 ribu per jamaah. Angka itu sudah disubsidi pemerintah.

Plt Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan, dalam 2-3 hari ke depan, pihaknya menyampaikan data kesanggupan besaran dana subdisi haji ke Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

"Masih rahasia. Nanti tanya ke Pak Menag saja," kata mantan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag itu kemarin (23/1).

Dia menyatakan dalam beberapa hari ke depan berkirim surat ke Menag terkait besaran dana haji. Termasuk hasil investasi atau pengelolaannya.
Anggito mengatakan, uang atau dana haji saat ini sudah dikelola. Anggito menambahkan, urusan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) adalah kewenangan Kemenag.

Anggito menegaskan, kewenangan BPKH hanya investasi dan mencari uang. Ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan besaran hasil investasi dana haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Yakni, terkait proyeksi investasi ke depan, cash flow, serta potensi imbal hasil atau return. "Yang bisa kita upayakan berapa nanti disampaikan ke Menag," jelasnya.

Uang pengelolaan dana haji selama ini digunakan untuk subsidi biaya langsung (direct cost) yang ditanggung masing-masing jamaah.

Uang subsidi dari investasi dana haji itu disebut biaya tidak langsung (indirect cost). Semakin besar komponen indirect cost yang digelontorkan, subsidi biaya haji semakin besar.

Dalam paparan awal BPIH 2018 yang disampaikan Menag Lukman Hakim Saifuddin di Komisi VIII DPR Senin lalu (22/1), besaran subsidi (indirect cost) naik. Tetapi, biaya yang ditanggung jamaah haji (direct cost) juga naik.

Lukman memaparkan penggunaan subsidi dana haji tahun ini mencapai Rp 5,891 triliun. Jumlah itu naik Rp 405 miliar jika dibandingkan dengan tahun lalu yang dipatok Rp 5,486 triliun.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menuturkan, memang ada penawaran dari pemerintah bahwa ongkos haji tahun ini naik Rp 900 ribuan daripada tahun lalu. Tetapi, dia memastikan angka itu belum final.

Usulan awal biaya haji dari pemerintah masih digodok oleh panitia kerja (panja) BPIH DPR dan Kemenag.

Politikus Gerindra itu menyatakan, masih ada beberapa cara yang bisa diupayakan untuk menekan biaya haji. Di antaranya, menghemat biaya operasional penyelenggaraan haji di dalam negeri. Kemudian, memaksimalkan nilai manfaat atau investasi dana haji yang dikelola oleh BPKH. "Selain itu, lakukan negosiasi (sewa hotel, Red) yang lebih smart dan ekstraketat," katanya.

Sodik menyatakan, tim pencari pemondokan haji Kemenag sebaiknya tetap bekerja sama dengan mitra-mitra di Arab Saudi. Adanya pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) 5 persen di Saudi sangat mungkin menjadi momentum menaikkan tarif sewa pemondokan.

Dia juga mengomentari soal pengurangan uang saku (living cost) jamaah haji. Yang sebelumnya 1.500 riyal menjadi 1.000 riyal tahun ini. Dia mengatakan, kondisi pemondokan haji saat ini melarang aktivitas memasak di dalam kamar.

Dengan demikian, pengalihan sebagian uang saku untuk menambah frekuensi pemberian katering merupakan usul yang bagus. "Tinggal bagaimana nanti pemilihan dan pengawasan (perusahaan, Red) katering," jelasnya.

Dengan pengurangan uang saku itu, jamaah nanti menerima katering 50 kali selama di Makkah. Tahun lalu jamaah hanya menerima 25 kali katering selama di Makkah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, kenaikan biaya haji itu bukan karena kenaikan biaya pokok untuk haji.

Tapi, kenaikan biaya tersebut disebabkan adanya penambahan biaya pajak yang diberikan untuk pelayanan (servis) di Saudi. Misalnya, ada pajak untuk penyewaan bus dan biaya visa tidak lagi nol.

"Nah, sekarang Saudi ingin memperbaiki ekonominya, tidak tergantung kepada minyak saja. Maka, mereka sudah mulai bayar pajak, PPN, dan sebagainya," ujar JK kemarin (23/1).

Dia menuturkan, pengelolaan dana haji juga bisa dimanfaatkan untuk menekan biaya haji. Misalnya, dengan investasi. JK mencon­tohkan lembaga Tabung Haji di Malaysia yang punya investasi di banyak sektor. Misalnya, kebun kelapa sawit, tambang, gedung, dan tanah.

"Sehingga dia sangat bagus pengelolaannya, tapi berani. Nah, harus berani tapi harus hati-hati," ujar JK. (wan/jun/tau/c6/agm)