Ahok Gabung PDIP, Gerindra Bilang Begini…

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Langkah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Langkah politik Ahok ini merupakan sikap pribadinya yang dilindungi oleh Undang-Undang (UU), dimana setiap warga negara dilindungi untuk berkumpul, menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur dampingi Joko Widodo di Pilgub DKI Jakarta tahun 2012 lalu, Ahok adalah kader Partai Gerindra yang kemudian mundur dari keanggotaan karena berbeda pilihan politik di Pilpres 2014, dimana dirinya enggan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden.

Sikap Ahok ini dinilai benar dan juga bagian dari hak konstitusi. “Soal Pak Ahok untuk masuk ke Parpol ya saya pikir itu adalah hak konstitusional Pak Ahok, mau masuk kemana dan itu ya bagus-bagus saja menurut saya,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR-RI, Selasa (24/11).

Menurut Dasco, dalam UU Ahok dilindungi untuk memutuskan partai mana yang mau dipilih, dan itu adalah hak pribadinya serta tidak melanggar aturan hukum. “Ya kalau itu hak pribadi Pak Ahok, dia mau pindah kemana, mau kemana itu kan ga dilarang oleh UU dan tidak melanggar hukum,” ujarnya.

Saat disiunggung soal pengaruh Ahok di Pilpres 2019, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan itu tidak mau berkomentar, karena posisi Ahok mau ikut kampanye di Pilpres atau tidak. “Saya tidak bisa berkomentar soal berpengaruh, tidak berpengaruh karena kita belum lihat apa benar nanti Ahok kampanye Pilpres salah satu calon, dan kemudian hasil surveinya gimana, kita belum bisa banyak komentar soal itu,” ucapnya.

Bahkan, lanjut Dasco enggan mengomentari pengaruh Ahok saat bergabung ke salah satu partai politik, karena hal itu harus melalui data yang valid. “Suara Parpol, saya tidak mau banyak komentar karena kita mesti bicara dengan suara valid. Kalau tidak valid nanti marah sama saya,” paparnya. (Rba/fin)