Jangan Kaget, Pilpres 2024 Prabowo-Puan Vs Anies-Ridwan

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Pilpres 2024 memang masih lima tahun ke depan. Akan tetapi peta politik tersebut sudah mulai bisa terlihat.

Gelagat dan manuver pun sudah ditunjukkan para elite partai politik. Terlebih pasca pelantikan presden dan wakil presiden.

Yang cukup terlihat adalah manuver Partai Gerindra yang melompat dari barisan oposisi ke koalisi pemerintahan.

Bahkan, bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak segan-segan menunjukkan kemesraan satu sama lain.

Padahal, keduanya adalah seteru utama dalam ajang Pilpres 2019 lalu.

Kemesraan itu pula yang kemudian mengantarkan Prabowo didapuk jadi Menteri Pertahanan RI.

Sedangkan Waketum Partai Gerindra Edhy Prabowo diganjar jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kondisi tersebut memunculkan wacana duet Prabowo Subianto-Puan Maharani di Pilpres 2024 mendatang.

Di sisi lain, Partai Nasdem yang sejak Pilpres 2014 memberikan dukungan penuh kepada Jokowi, mulai bermanuver.

Hal itu dimulai dengan mengundang Gubernur Anies Baswedan ke kantor DPP Partai Nasdem.

Manuver itu dilanjutkan dengan mendatangi Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tak kalah menunjukkan kemesraan.

Langkah Partai Nasdem ini lantas memunculkan duet Anies Baswedan-Ridwan Kamil untuk menghadang duet PDIP-Gerindra.

Terkait hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menyebut kemungkinan tersebut sangat mungkin terjadi.

Menurutnya, segala kemungkinan itu sangat terbuka, terlebih Pilpres 2024 masih lama akan digelar.

“Semua kemungkinan bisa terjadi. Ketika Jokowi 2024 nggak bisa maju lagi, maka kemungkinan bisa ada tiga atau empat pasangan calon,” kata Ujang kepada RMOL, Selasa (5/11/2019).

Bahkan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini meyakini partai-partai akan membuat aturan main baru untuk pilpres mendatang.

Sehingga memungkinkan calon yang mereka usung bisa melenggang.

“Bisa saja nanti dalam dua atau tiga tahun ke depan akan ada revisi UU Pemilu. Jadi syarat presidensial threshold-nya tidak 20 persen lagi,” pungkasnya.

(jpg/ruh/pojoksatu)