Jumlah Guru Honorer Membengkak, Ketum IGI: Setop Salahkan Pemda!

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim meminta Mendikbud Nadiem Makarim, dan seluruh jajarannya untuk berhenti menyalahkan pemerintah daerah, terkait membengkaknya jumlah guru honorer. Apa lagi menyalahkan kepala sekolah dalam hal kekurangan guru di seluruh Indonesia.

"Sebaiknya Kemendikbud lebih fokus mendesak KemenPAN-RB dan Kementerian Keuangan serta kementerian terkait lainnya untuk sesegera mungkin melakukan rekrutmen guru. Baik dengan pola rekrutmen CPNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," kata Ramli dalam pesan elektroniknya, Selasa (17/12).

Kekurangan guru saat ini terjadi di seluruh tanah air Indonesia. Dipastikan tidak ada satupun kabupaten kota di Indonesia ini yang jumlah gurunya tercukupi. Sehingga sangat tidak logis jika pemerintah, terutama Kemendikbud menyalahkan pemerintah daerah terkait dengan rekrutmen tenaga honorer.

"Honorer itu tak perlu ada jika pemerintah pusat mencukupkan guru PNS atau PPPK, justru daerah menyelematkan pendidikan kita dengan "terpaksa" menggunakan tenaga honorer guru, jadi selama ini Kemendikbud menjadi penikmat upah murah," tegasnya.

Menurut Ramli, Mendikbud Nadiem harusnya ngotot dengan kebutuhan guru. Bukan malah menyalahkan pemda. Menyalahkan pemda adalah bentuk lepas tangannya Kemendikbud terhadap kebutuhan guru.

"Jadi ini jelas "sesat berpikir" yang mesti diluruskan dan sudah puluhan tahun sesat pikir ini dilestarikan, karena itu Nadiem Makarim sebaik tidak ikut-ikutan dalam kesesatan ini," serunya.

Bisa dibayangkan apa jadinya pendidikan kita ini jika Pemda terutama kepala sekolah tidak menyelamatkan pendidikan kita dengan merekrut tenaga honorer untuk mengisi ruang-ruang kelas kosong yang ditinggalkan pensiunan PNS. Juga guru-guru yang diangkat menjadi kepala sekolah dan tidak diberi kewajiban mengajar lagi. Guru-guru yang diangkat menjadi pengawas sekolah dan pejabat daerah dalam struktural pemerintahan.

Pemerintah pusat tidak layak menyalahkan pemerintah daerah dan justru seharusnya pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang sukses mengajak guru-guru yang mau secara ikhlas mengajar di sekolah-sekolah meskipun hanya diberikan honor Rp100.000 per bulan. (esy/jpnn)