Arah Pendidikan Indonesia Belum Jelas

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta untuk segera memulai perancangan cetak biru pendidikan. Dalam pelaksanaanya, Kemendikbud bisa melibatkan semua pemangku kepentingan bidang pendidikan, agar prosesnya bisa dikritisi.

Pendiri Sekolah Cikal, Najelaa Shihab mengatakan, masukan ataupun kritikan dari sejumlah pihak sangat dibutuhkan guna mendapatkan cetak biru yang dapat digunakan dalam jangka panjang.

“Dalam rancangan cetak biru ini perlu memberdayakan pemangku kepentingan. Dengan demikian, ada pelibatan mereka juga dari manapun termasuk guru penggerak dari komunitas,” kata Najelaa Shihab, Rabu (22/4)

Najeela berharap, hasil cetak biru ini juga benar-benar mampu memberikan arahan yang jelas bagi pendidikan di indonesia kedepannya.

“Dengan didorong anggaran pendidikan yang tak bisa disebut kecil, kami berharap cetak biru bisa memberikan arahan yang jelas,” ujarnya.

Menurut Najeela, Indonesia sebenarnya tinggal menetapkan strategi yang efektif guna mengejar mutu pendidikan, agar setiap pelajar benar-benar memiliki kompetensi yang diharapkan.

“Untuk memastikan anak sekolah belajar dan mencapai kompetensinya. Bagaimana menangani guru agar bisa efektif dan lain sebagainya,” tuturnya.

Anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah mengatakan, bahwa cetak biru untuk pendidikan Indonesia itu sudah diminta secara resmi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak 2007.

“Sejak 2007 kami sudah menyampaikan untuk membuat cetak biru pendidikan. Tapi sampai sekarang cetak biru belum dibuat,” katanya.

Ferdiansyah menyebutkan, ada empat poin penting dalam menyusun blue print (cetak biru) pendidikan. Salah satunya, kemudahan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

“Bisa lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bagaimana semua masyarakat bisa mendapat pendidikan,” ujarnya

Kemudian, kata Ferdiansyah membentuk mutu pendidikan. Sebab, perhatian terhadap mutu akan berpengaruh dengan hasil pendidikan.

“Selanjutnya relevansi dan daya saing. Harus ditetapkan bagaimana kita mampu bertahan dan terus berkembang dalam dunia pendidikan dengan penentuan cetak biru,” terangnya.

Terakhir, penyusunan cetak biru juga harus memperhatikan tata kelola dunia pendidikan. Ini tentang bagaimana mengelola keuangan, hingga persoalan administratif.

“Susunan atau outline ini bisa menjawab kondisi Indonesia, dengan memperhatikan Pancasila, undang-undang, hingga sosial, budaya, politik bahkan pertahanan,” tambah Ferdiansyah.

Menurut Ferdiansyah, selain empat poin tersebut cetak biru juga mesti memperhatikan dasar hukum yang ada dalam 18 perundang-undangan di sektor pendidikan.

“Mulai dari undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), guru dan dosen, bahkan pertahanan negara. Agar kita benar-benar bisa mengejar visi misi Presiden untuk Indonesia unggul, UU ini kan sebagai pondasi,” jelasnya.

Untuk itu, Ferdiansyah berharap, cetak biru ini bisa selesai dalam enam bulan ke depan, sesuai dengan janji Mendikbud Nadiem Makarim beberapa waktu lalu. Ia percaya kepada Nadiem bisa menyelesaikan itu, meski saat ini Indonesia tengah mengalami masa darurat covid-19.

“Di era mas Nadiem semoga bisa terwujud cetak biru ini. Apalagi didukung para milenial cerdas dan tangguh saya yakin bisa mewujudkan itu,” ujarnya.

“Saya juga meminta kepada Nadiem, tak segan berkonsultasi dengan banyak pihak termasuk DPR. Hal ini diperlukan, karena cetak biru pendidikan dapat dipakai dalam jangka waktu yang panjang,” sambungnya.

Sementara itu, pengamat pendidikan Ahmad Rizali menilai, bahwa tujuan pendidikan Indonesia masih sangat normatif. Menurutnya, pendidikan Indonesia harus memiliki cetak biru yang lebih teperinci.

“Tujuan pendidikan masih sangat normatif, tidak terukur, dan relevansinya juga rendah,” kata Ahmad.

Terlebih lagi, kata Ahmad, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ada saat ini pun belum cukup jelas. Sebenarnya, jika RPJMN telah baik, maka Indonesia sudah memiliki modal awal yang bagus untuk memiliki cetak biru pendidikan.

“Kalau RPJMN cukup jelas, itu bisa disebut blue print juga. Tapi kan sekarang belum bisa begitu,” terangnya.

Ahmad menambahkan, cetak biru ini merupakan akses awal bagi Indonesia mencapai target mutu pendidikan untuk membuat tata kelola pendidikan yang baik juga bisa digapai.

“Ini kan bagian cita-cita kita juga untuk sumber daya manusia yang unggul. Seperti visi misi bapak Presiden,” pungkasnya. (der/fin)